Pemerintah Kabupaten Rembang

Akan Gunakan “Srikandi” Dalam Pengarsipan, Pemkab Gelar Bimtek


Pemerintah Kabupaten Rembang akan menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi). Melalui penerapan Srikandi, diharapkan pengelolaan arsip akan lebih mudah dan efisien.

Pada Senin (29/5/2023) ini, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengirimkan satu perwakilannya untuk mengikuti bimbingan teknis sistem kearsipan Srikandi selama dua hari.

Kepala Dinas Kearsipan  dan Perpustakaan (Dinarpus) Kabupaten Rembang, Achmad Sholchan mengatakan bahwa Srikandi bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat komunikasi , koordinasi antar instansi pemerintahan, mempermudah akses informasi kearsipan oleh publik dan efisiensi penggunaan kertas. “Jika seluruh OPD sudah menggunakan srikandi maka surat menyurat , surat masuk dan surat keluar tak perlu memakai kertas lagi. Tapi cukup menggunakan android, ” tuturnya.

Penerapan Srikandi nantinya disebutkan juga dapat meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan indeks pengawasan pengarsipan. Peningkatan indeks pengawasan kearsipan ini juga memiliki peranan dalam mendongkrak nilai reformasi birokrasi Pemerintah daerah. Sholchan mengungkapkan rencananya bulan Juli mendatang Srikandi akan di launching. Jika tepat tanggal 27 Juli maka , Srikandi bisa menjadi kado Hari Jadi Kabupaten Rembang ke-283.

Bupati Rembang Abdul Hafidz berkomitmen untuk mendukung penerapan Srikandi secara optimal di Pemkab Rembang. Peraturan Bupati (Perbup) tentang Srikandi juga telah dikeluarkan, sehingga Camat dan Kepala OPD dan jajarannya terutama admin bisa mempelajari dan menerapkannya. “Srikandi ini memiliki manfaat yang besar di dalam birokrasi pemerintahan. Komunikasi bisa cepat , irit , datanya valid dan tidak bisa dihilangkan. Jadi srikandi ini akan memuat , memonitor, melihat, membaca semua arsip yang masuk di situ, “ujarnya.

Bupati menambahkan hal seperti apa yang disediakan Srikandi sudah diuji oleh negara maju. Sistem  tersebut dapat membuat efisiensi sampai 60 persen. “Tadi saya gambarkan ada kegiatan habis 1000. Inikan ada data dukung seperti perjalanan dinas, ada snack, ada bensin , ada waktu yang lama. Tapi kalau SPBE jalan , itu semua hilang jadi bisa memangkas anggaran sampai mempercepat komunikasi dan bisa menyatukan data, ” ungkapnya. (Mif/Rud/Kominfo)

Exit mobile version