Saat ini dari data Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terdapat 61 desa dengan status kemiskin ekstrem. Desa dengan kemiskinan ekstrem tersebut tersebar di 13 kecamatan.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) Prapto Raharjo mengatakan pihaknya telah selesai melakukan verifikasi dan validasi atau verval data kemiskinan ektrem. Bahkan Rembang menduduki peringkat tercepat kedua se-Jateng dalam menyelesaikan verval, setelah Kabupaten Cilacap.
“Sebelum puasa verval kita sudah selesai. Kita kerjasama dengan Dinpermades dan Bappeda, ini tinggal aksi intervensi.”
Pemprov akan ikut melakukan intervensi pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Rembang. Pemprov akan membantu Pemkab mengintervensi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), listrik , anak putus sekolah.
Terdapat sembilan indikator kemiskinan ekstrem. Kesembilan indikator itu yakni makanan, RTLH, anak tidak sekolah , stunting, tidak bekerja, tidak memiliki jamban, disablitas , tidak mempunyai akses listrik rumah tangga, dan tidak memiliki akses air bersih.
“Nanti yang diintervensi provinsi apa, misalnya disabilitas ya kan ada indikator disabilitas. Ini sudah diberikan oleh dinas sosial provinsi, kita ada 125 disabilitas yang masuk data kemiskinan ekstrim, ” ujarnya.
Prapto menambahkan pemprov membantu sembako dan uang bagi 75 disabilitas. Bantuan tersebut telah diberikan saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah (Musrenbangwil) beberapa waktu lalu.
Pihaknya juga akan melakukan rakor dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait atau teknis dalam hal penanganan sembilan indikator kemiskinan ekstrem. Diharapkan intervensi semakin efektif , pasalnya Pemkab Rembang sendiri ada program pendampingan satu OPD rata- rata mendampingi satu desa dalam hal penanganan kemiskinan termasuk di dalamnya berstatus miskin ekstrem.
Angka kemiskinan di Rembang saat ini ada 14,5 persen. Pemkab Rembang mentargetkan bisa ditekan hingga 11 sampai 12 persen tahun 2024 mendatang, sedangkan kemiskinan ekstrem bisa tuntas. (Mif/Rud/Kominfo)
