Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai menyusun dokumen Rencana Kontinjensi (Renkon) Kekeringan sebagai langkah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi musim kemarau ekstrem pada tahun 2026. Penyusunan dilakukan melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan perangkat daerah, pemangku kepentingan, dan relawan kebencanaan di Aula BPBD Rembang, Jumat (5/6).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Rembang, Muhammad Luthfi Hakim, mengatakan dokumen rencana kontinjensi tersebut disusun untuk menjadi pedoman bersama dalam menghadapi kemungkinan terjadinya kekeringan di berbagai wilayah Kabupaten Rembang.
Menurutnya, berdasarkan informasi yang diterima dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), kondisi iklim pada tahun 2026 berpotensi lebih ekstrem sehingga perlu diantisipasi sejak dini.
“Prediksi dari BMKG menyebutkan potensi El Nino tahun 2026 ini disebut El Nino Godzilla. Karena itu kita harus menyiapkan langkah-langkah sejak sekarang,” ujarnya.
Luthfi menjelaskan, penyusunan rencana kontinjensi tidak hanya berfokus pada penanganan darurat ketika kekeringan terjadi, tetapi juga mendorong berbagai upaya mitigasi yang dapat dilakukan sejak sekarang. Salah satunya melalui pemetaan kembali sumber-sumber air yang telah dibangun melalui berbagai program pemerintah maupun lembaga lainnya.
Ia menilai keberadaan sumur bantuan, embung, dan sarana penyediaan air bersih yang tersebar di sejumlah wilayah perlu didata secara lebih rinci hingga tingkat desa dan kecamatan agar dapat dimanfaatkan secara optimal saat musim kemarau.
“Kalau sudah ada sumur-sumur bantuan yang sumber airnya bagus, kita minta tolong datanya. Nanti bisa kita dorong dibuatkan penampungan minimal 10 ribu liter sehingga bisa menjadi titik distribusi air bagi wilayah sekitar saat terjadi kekeringan,” kata Luthfi.
Data BPBD menunjukkan dampak kekeringan masih menjadi tantangan di Kabupaten Rembang dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024, sebanyak 64 desa menerima bantuan suplai air bersih akibat krisis air saat musim kemarau.
Berdasarkan data penanganan tahun 2023 dan 2024, hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Rembang pernah mengalami kekurangan air bersih. Kecamatan Sedan tercatat menjadi wilayah dengan kebutuhan distribusi air bersih terbesar, mencapai sekitar 1,017 juta liter. Disusul Kecamatan Sulang, Sarang, dan Lasem yang juga menerima bantuan air bersih dalam jumlah cukup tinggi.
Melalui penyusunan dokumen rencana kontinjensi tersebut, BPBD berupaya menyamakan persepsi dan langkah seluruh unsur pentahelix agar memiliki standar operasional yang sama dalam menghadapi potensi kekeringan.
Luthfi mengungkapkan, saat ini ketersediaan sumber air di sejumlah wilayah masih relatif aman. Namun demikian, biaya operasional distribusi air bersih, terutama untuk kebutuhan bahan bakar armada tangki, menjadi salah satu aspek yang perlu dipersiapkan bersama.
“Melalui forum ini saya berharap kita bisa membedah skenario terburuk secara jujur dan objektif, kemudian menuangkannya dalam dokumen rencana kontinjensi yang benar-benar bisa digunakan saat dibutuhkan. Penanganan kekeringan tidak bisa dilakukan sendiri oleh BPBD, tetapi membutuhkan sinergi seluruh pihak,” tegasnya.
Ia menambahkan, semangat kemanusiaan dan kolaborasi menjadi kunci dalam penanganan bencana. Dengan kesiapsiagaan yang lebih baik, diharapkan dampak kekeringan terhadap masyarakat dapat diminimalkan serta kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi selama musim kemarau. (re/rd/kominfo)
