Pemerintah Kabupaten Rembang akan memperjuangkan nasib ribuan Guru Tidak Tetap (GTT). Komitmen itu disampaikan Bupati Rembang H.Abdul Hafidz saat kegiatan penyerahan penghargaan sekolah Adiwiyata di SMPN 1 Kragan baru- baru ini.
Komitmen memperjuangkan nasib GTT terlihat ketika Bupati mengambil semua kuota Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diberikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi tahun 2022 ini. Padahal kuota yang ditawarkan Kemenpan RB cukup banyak, yakni 1.208.
Dari kuota tersebut , saat ini baru ada 500an GTT di Rembang yang memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi PPPK. Sedangkan 700an GTT belum memenuhi syarat.
”Hanya masalahnya ketika bapak ibu guru untuk ikut seleksi harus memenuhi syarat-syaratnya. Dapodik-nya harus diatur sesuai dengan aturan yang ada,” katanya.
Bupati menuturkan kewenangan akan diserahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga untuk memverifikasi semua GTT agar bisa mengikuti seleksi PPPK.
Usaha ini dikatakan Bupati yang pernah menjadi guru ngaji itu merupakan perjuangan bersama untuk kesejahteraan guru.
“Ini segera diinformasikan, agar nanti tidak ada ini perjuangan saya, ini usaha saya tidak. Ini perjuangan kita semua untuk memenuhi kesejahteraan guru- guru ini, ” tegasnya.
Di akhir momen, Bupati menyampaikan kata-kata bijak tentang berapapun yang didapat jika untuk memenuhi gaya hidup tidak akan cukup. Namun jika untuk kebutuhan hidup, riski sedikitpun akan mencukupi.
”Sedikit. Insya Allah cukup untuk kebutuhan hidup. Namun sebanyak apapun tidak akan cukup manakala untuk memenuhi gaya hidup. Sekali lagi yang diterima bisa mencukupi untuk hidup. Memperjelas dan mempertajam apa yang disampaikan. Artinya harus mensyukuri,” pungkasnya.(Mif/Rud/Kominfo)
