Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang mentargetkan 3000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tertangani dalam 2 tahun ini. RTLH menjadi salah satu dari sembilan indikator kemiskinan ekstrem yang harus ditangani.
Hal itu diungkapkan Bupati Rembang H.Abdul Hafidz saat penyerahan bantuan bedah RTLH dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Rembang untuk 20 warga Desa Sendangagung Kecamatan Pamotan di rumah dinas Bupati, Rabu (31/5/2023).
“Ada kisaran 6000 rumah di Rembang ini perlu ditata. Katakanlah kalau per rumah Rp.20 juta berarti butuh uang Rp.120 milyar, maka pemkab Rembang tidak mungkin bisa menyelesaikan sampai 2024, kita tetap akan berupaya maksimal untuk menurunkan dari 6000 menjadi 3000, ” tuturnya.
Bupati Hafidz nengungkapkan penanganan 3000 RTLH nantinya menggunakan anggaran dari berbagai sumber. Seperti Dana Desa, CSR BUMN, anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.
“Jika dari dana desa saja hampir 1.500an RTLH itu sudah luar biasa. Nanti sisanya kita keroyok dari CSR BUMN seperti BRI (Bank Rakyat Indonesia), kalau tahun ini 20 tahun depan 30, Pemprov, Pemerintah Pusat, InsyaAllah tidak ngoyo woro dan akan kita koordinasikan dengan pihak- pihak terkait, ” tuturnya.
Desa Sendangagung merupakan salah satu desa dengan kemiskinan ekstrem. Atas proposal bantuan bedah rumah dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), akhirnya disetujui oleh BRI.
Ibu Semi salah satu penerima bantuan bedah rumah mengaku senang kini rumahnya lebih nyaman untuk dihuni. Sebelumnya rumah milik nenek berusia 60 tahun itu dari bambu dan masih beralaskan tanah.
“Seneng mas , rumah dulu dari gedhek (anyaman bambu-red). Andape nggeh lemah (alasnya juga masih lemah, ” ungkapnya.
Kepala Desa Sendangagung , Muhammad Arifin menambahkan awalnya ada 70 RTLH di desanya.
Selanjutnya ditangani menggunakan Dana Desa 10 unit dan CSR BRI 20 unit.
“Dari 70 RTLH sudah tertangani 30. Ini tinggal 30 an rumah lagi yang perlu kita intervensi, ” pungkasnya. (Mif/Rud/Kominfo)
