Pemerintah Kabupaten Rembang menegaskan komitmennya dalam mendukung pengembangan pendidikan luar biasa, mulai dari peningkatan kompetensi guru, penyediaan fasilitas ramah disabilitas, hingga kebijakan yang mendukung pendidikan inklusif.
Hal tersebut disampaikan Bupati Rembang, Harno, saat membuka rapat koordinasi dan pembinaan Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) se-Provinsi Jawa Tengah di halaman SLB Lasem, Rabu (16/4).
Sebagai wujud komitmen, Bupati Harno mengusulkan kepada Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Rembang agar tanah berstatus tanah negara atau Government Ground (GG) dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sosial.
Usulan ini sejalan dengan permintaan Kepala SLB Lasem, Peni Widati Wulansari, yang berharap tanah GG di kawasan SLB Dorokandang, Lasem, dapat digunakan untuk penambahan fasilitas pendidikan.
“Tadi saya sudah bertemu dengan BPN, yang mana tanah tersebut masih GG. Itu bisa diurus, syarat pertama minta persetujuan desa. Setelah mendapat persetujuan bisa langsung temui Kepala BPN atau yang mewakili,” kata Harno.
Bupati Harno juga mencontohkan tanah GG di depan Kantor Urusan Agama (KUA) Lasem yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan musala. Ia menyampaikan bahwa pihaknya telah mengarahkan agar proses administrasi segera dilakukan agar lahan dapat digunakan.
“Jadi selama ada masukan yang bisa langsung saya atasi pasti saya atasi,” tegasnya.
Di akhir sambutannya, Bupati Harno berharap hasil dari forum Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SLB ini tidak berhenti sebagai dokumen atau rencana, tetapi dapat diimplementasikan dalam aksi nyata di lingkungan sekolah luar biasa.
“Teruslah berinovasi, berbagi praktik baik, dan saling menguatkan demi kemajuan pendidikan anak-anak kita,” tutup Harno. (re/rd/kominfo)
