Bupati Rembang, Harno, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Selasa (31/3).
Dalam penyampaiannya, Bupati memaparkan capaian kinerja pembangunan daerah, pengelolaan keuangan, hingga berbagai prestasi yang diraih sepanjang tahun 2025.
Dalam sambutannya, Harno menegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran.
Dari sisi keuangan daerah, realisasi pendapatan Kabupaten Rembang tahun 2025 mencapai Rp1,97 triliun atau 97,32 persen dari target sebesar Rp2,02 triliun. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,94 triliun atau 95,44 persen dari alokasi anggaran.
“Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar 100,93 persen dari target, sedangkan belanja daerah secara keseluruhan mencapai 95,44 persen,” jelasnya.
Selain itu, Harno juga memaparkan sejumlah capaian indikator pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rembang pada 2025 tercatat sebesar 5,77 persen, melampaui target yang ditetapkan. Sementara tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 13,01 persen.
“Kerja keras kita selama tahun 2025 telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, meskipun masih terdapat beberapa target yang belum sepenuhnya tercapai,” ungkapnya.
Di bidang pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Rembang mencapai 73,40 atau melampaui target 101,28 persen. Namun demikian, beberapa indikator seperti tingkat pengangguran terbuka dan indeks infrastruktur masih perlu ditingkatkan.
Pemerintah Kabupaten Rembang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan pada tahun-tahun mendatang melalui perencanaan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Bupati Harno juga menyoroti berbagai penghargaan yang diraih Kabupaten Rembang, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam tahun berturut-turut, penghargaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) 2025, hingga capaian Universal Health Coverage (UHC) dengan tingkat kepesertaan BPJS Kesehatan sebesar 99,39 persen.
“Berbagai penghargaan tersebut tentunya tidak lepas dari kontribusi semua pihak. Untuk itu kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh perangkat daerah dan stakeholder atas kerja kerasnya,” kata Harno. (re/rd/kominfo)
