Bupati Rembang, Harno, menegaskan bahwa tidak ada diskriminasi dalam mengakomodasi aspirasi kepala desa dan lurah. Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama para kepala desa dan lurah se-Kecamatan Rembang di Rumah Dinas Bupati pada Rabu (5/3).
Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, termasuk pembangunan desa, peningkatan pelayanan masyarakat, serta sinergi antara pemerintah desa/kelurahan dan kabupaten dalam mewujudkan program pembangunan berkelanjutan.
Salah satu topik yang mencuat adalah perbedaan alokasi anggaran antara desa dan kelurahan. Kepala Kelurahan Magersari, Samsul Hadi, berharap adanya peningkatan anggaran bagi kelurahan karena jumlah dana yang diterima saat ini jauh lebih kecil dibandingkan desa.
“Kalau desa jelas aman, tapi kalau kelurahan kurang. Masalahnya kegiatan-kegiatan OPD di desa maupun di kelurahan itu sama, tetapi kelurahan tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Mulai dari kegiatan kesehatan hingga pelayanan dokumen kependudukan, semuanya sama,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Mochamad Hanies Cholil Barro’ membenarkan bahwa dalam satu tahun, tujuh kelurahan di Kabupaten Rembang hanya menerima total anggaran Rp1,4 miliar, atau rata-rata sekitar Rp200 juta per kelurahan. Sementara itu, Alokasi Dana Desa (ADD) tahun ini meningkat menjadi sekitar Rp107 miliar untuk 287 desa, dengan rata-rata setiap desa menerima sekitar Rp700–800 juta.
Ia mengakui adanya ketimpangan tersebut, tetapi menjelaskan bahwa kondisi keuangan daerah masih belum stabil. Meski demikian, pemerintah kabupaten akan mengupayakan kenaikan anggaran bagi kelurahan dalam pembahasan perubahan anggaran.
“Semua mengetahui kondisi keuangan daerah belum stabil, tapi kami tetap akan menjadikan ini sebagai masukan. Semoga saat pembahasan perubahan anggaran nanti bisa ada sedikit tambahan,” terang Hanies.
Sementara itu, Kepala Desa Sridadi, Nasuha, berharap ada pemerataan dalam pengakomodiran aspirasi kepala desa. Ia meminta agar tidak ada perbedaan perlakuan terhadap kepala desa.
“Saya mohon Pak Harno jangan diskriminasi. Jangan sampai yang lebih dekat dengan Pak Harno mendapat lebih banyak perhatian. Kasihan kepala desa yang tidak tahu apa-apa,” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Harno menegaskan bahwa setelah pemilihan kepala daerah (Pilkada) selesai, semua pihak harus bersatu demi kemajuan Rembang. Ia menekankan bahwa tidak ada lagi perbedaan kelompok, melainkan satu kesatuan yang bekerja bersama untuk membangun daerah.
“Dari awal sudah saya katakan, tidak ada 01 dan 02, sekarang sudah menjadi kosong-kosong. Mari bergandengan tangan, bekerja bersama membangun Rembang,” tegasnya.
Namun demikian, ia meminta seluruh kepala desa memahami bahwa kondisi keuangan daerah masih belum stabil. Jika keuangan daerah membaik, maka pemerintah akan lebih fokus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Apabila posisi defisit selesai, kita akan membangun Rembang bersama, dengan fokus utama pada kebutuhan dasar masyarakat. Jangan sampai kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pangan terabaikan,” tutup Harno. (re/rd/kominfo)
