Gubernur Jawa Tengah,Ganjar Pranowo menemui puluhan perwakilan nelayan Rembang di alun-alun Rembang, Kamis (18/1/2017) malam. Kedatangannya ingin mengetahui bagaimana kondisi nelayan di kabupaten paling timur Jawa Tengah setelah ada masa relaksasi selama enam bulan ,sekaligus mencari solusi
Dalam pertemuan kurang lebih dua jam itu nelayan mengeluhkan tiga hal. Diantaranya, waktu rileksasi hanya enam bulan dianggap terlalu pendek, pasalnya sampai bulan januari 2017, sebagian besar nelayan di Kabupaten Rembang belum melaut, karena belum melengkapi pakta integritas sebagai persyaratan utama belum di penuhi.
Enam bulan juga dirasa tidak cukup untuk pergantian alat tangkap. Normalnya, untuk memodifikasi kapal karena penggantian alat tangkap butuh waktu selama setahun.
Disamping itu, persoalan yang dipermasalahkan sejumlah nelayan yaitu perizinan yang sejak awal tahun 2017 dipersulit. Pasalnya, sejumlah perizinan seperti SIPI, SLO dan SPB tidak akan diterbitkan jika nelayan belum menanda tangani pakta integritas yang berisikan kesanggupan nelayan untuk mengganti jaring cantrang.
“Masalah keamanan dilaut juga meresahkan nelayan. Banyak teman kami yang ditangkap dilaut karena masih kedapatan menggunakan jaring cantrang. Padahal sesuai sosialisasi ada waktu perpanjangan hingga enam bulan,” ungkap Rasno nelayan desa Pasar Banggi Rembang.
Selain itu, nelayan hingga Januari mengaku masih kesulitan untuk mengakses permodalan, seperti yang disampaikan oleh Musyafa’ salah satu pemilik kapal dari Desa Tanjungsari. Ia mengaku, setiap kapal membutuhkan biaya hingga milyaran rupiah, sementara ia mengaku punya 11 kapal cantrang yang terdari dari berbagai ukuran, kecil hingga besar.
“Kami sebelumnya sudah punya hutang di Bank, kalau mau mengajukan lagi dengan nominal yang tidak sedikit apa bisa. Kalaupun bisa, nantinya kami menanggung dua hutang yang nominalnya besar,” katanya.
Sementara itu, seusai dialog, Ganjar Pranowo kepada awak media mengajak seluruh nelayan di Kabupaten Rembang untuk melaksanakan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Terkait hal itu pihaknya akan mendampingi dan mencari solusi terkait keluhan yang dihadapi nelayan.
“Pemerintah sudah menyiapkan konsep B, kami menyampaikan kepada mereka agar mereka (nelayan) mau untuk kita dampingi. Skenarionya dua yaitu melaksanakan aturan ini mau tidak mau dengan berbagai alternatif yang akan kita selesaikan,ya modal, ya keamanan di laut, ya perijinan, mereka butuh kecepatan kita untuk menyelesaikan, agar mereka bisa makan,”ungkapnya.
Ia menambahkan tinggal memikirkan bagaimana hutang para nelayan bisa di jadwal ulang atau di take offer oleh bank lain. Pihaknya juga sudah menyampaikan usulan ke Presiden agar ada tindakan khusus Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi nelayan sebagai konsekuensi melaksanakan Permen KP.
Ia meminta agar nelayan bisa mengoptimalkan waktu yang telah diberikan. Sedangkan terkait keamanan laut yang dikeluhkan oleh sejumlah nelayan karena ditangkap di laut, Ganjar akan koordinasi dengan Presiden Joko Widodo untuk diteruskan kepada Kapolri.
