Bupati Rembang, H. Abdul Hafidz menemui ribuan pendemo yang menggelar aksinya di depan Gedung DPRD Rembang, Rabu (11/1/2023). Mereka menolak kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang menurut mereka sangat memberatkan nelayan.
Gunadi mengatakan bahwa para nelayan menolak kebijakan PKC dengan beberapa aturan baru yang dianggap menyulitkan nelayan. Diantaranya menolak tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang mencapai 10 persen yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 tahun 2021, karena dinilai memberatkan nelayan di tengah pengurangan subsidi BBM dan saat ini masuk musim paceklik.
Nelayan tidak trima mengenai kebijakan KKP
Mereka juga menolak Peraturan Menteri Kalutan Perikanan ( Permen KP ) tentang penempatan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dan laut lepas serta penataan andon penangkapan ikan tentang penggunaan alat tangkap jaring berkantong yang hanya mendapatkan WPP 711 (30 mil ke atas) dan WPP 712. Nelayan juga meminta penambahan ke WPP 713.
“Tuntutan menolak PNBP pasca produksi dengan indeks tarif 10 persen dan meminta pemberlakuan maksimal tidak lebih dari 3 persen. Dua meminta harga BBM industri khusus nelayan, menolak sanksi administrasi 1000 persen, menolak kebijakan penangkapan ikan terukur, lima meminta WPP RI 713 untuk kapal alat tangkap jaring berkantong, enam meminta Perda perlindungan nelayan terkait transaksi keuangan di TPI, ” ungkapnya.
Menanggapi sejumlah tuntutan pendemo, Bupati berjanji akan mendampingi nelayan untuk audiensi ke pemerintah pusat. Sikap Bupati itu sudah pernah terbukti ketika ikut menyampaikan tuntutan nelayan cantrang ke pemerintah pusat.
“Nanti perwakilan nelayan siapa yang akan mendampingi saya dengan DPRD ke pemerintah pusat, setuju nggeh. Sudah itu, ini tanggung jawab saya untuk menyampaikan tuntutan nelayan ke pemerintah pusat, seperti waktu permasalahan cantrang, kita ingin bersama-sama dengan masyarakat nggeh, kita dampingi bertemu dengan menteri bahkan kalau perlu sampai ke pak Presiden, ” komitmen yang disampaikannya di depan Ribuan nelayan.
Dalam kesempatan itu Bupati juga menandatangani komitmen segera meneruskan tuntutan nelayan ke pemerintah pusat. Tak berselang lama setelah Bupati menemui nelayan, para peserta aksi demo membubarkan diri dengan tertib. Arus lalu lintas yang sempat tersendat kembali normal. (Mif/Rud/Kominfo)
