Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang terus memperkuat upaya menghadapi musim kemarau melalui program embung partisipatif. Hingga awal Juli 2026, Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang telah menerima 21 usulan pembangunan embung dari kelompok tani yang tersebar di sejumlah kecamatan.
Program ini disiapkan untuk meningkatkan kapasitas tampung air sehingga kebutuhan irigasi pertanian tetap terjaga saat musim kemarau.
Kepala Dintanpan Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto, mengatakan usulan yang masuk memiliki ukuran embung yang bervariasi. Karena itu, pihaknya akan mengumpulkan seluruh kelompok tani pengusul untuk menyamakan persepsi mengenai ketentuan teknis pelaksanaan program.
“Ini sudah masuk 21 usulan dengan luasan yang beragam. Ada yang minta luas sekali, ada yang kecil sekali. Minggu depan rencananya akan kita kumpulkan kelompok untuk menyamakan persepsi,” ujarnya, Jumat (3/7).
Agus menjelaskan, pemerintah menyiapkan pembangunan embung dengan ukuran standar sekitar 15 x 20 meter. Kelompok tani yang mengusulkan embung berukuran lebih kecil dapat menggabungkan atau membaginya menjadi dua titik sesuai ketentuan. Sementara bagi kelompok yang menghendaki ukuran lebih besar, diharapkan turut berpartisipasi melalui swadaya untuk menambah biaya sewa alat berat.
“Rencana kami hanya menyiapkan fasilitas embung untuk ukuran yang sudah ditentukan. Kalau lebih kecil boleh jadi dua titik, kalau lebih besar kelompok bisa berpartisipasi menambah biaya sewa bego sendiri,” jelasnya.
Menurut Agus, usulan pembangunan embung berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Rembang, di antaranya Kecamatan Sumber, Kaliori, dan Kecamatan Rembang. Sebaran usulan tersebut menunjukkan tingginya antusiasme petani dalam memperkuat cadangan air untuk lahan pertanian.
Setelah proses penyamaan persepsi selesai dan seluruh kelompok menyepakati ketentuan teknis, Dintanpan akan segera memasuki tahap pelaksanaan. Pemerintah akan mengontrak penyedia jasa ekskavator untuk memulai pekerjaan di lapangan.
“Setelah kelompok sepakat dengan ketentuan teknis kami, segera kontrak penyedia sewa bego atau ekskavator, kemudian langsung mulai pekerjaan lapangan. Target kami pertengahan Juli atau paling lambat akhir Juli sudah di lapangan,” katanya.
Program embung partisipatif tahun ini didukung anggaran sebesar Rp250 juta. Berbeda dengan pembangunan embung konvensional, pendekatan partisipatif dinilai mampu menghasilkan kapasitas tampung air yang jauh lebih besar dengan anggaran yang sama.
“Anggarannya Rp250 juta total. Kami hitung bisa untuk kurang lebih 10.000 meter kubik volume tampung. Sementara kalau membangun embung biasa dengan anggaran sekitar Rp200 juta, kapasitasnya hanya sekitar 1.500 meter kubik. Jadi kapasitas tampung yang dihasilkan bisa hampir tujuh kali lipat,” terang Agus.
Ia menambahkan, kesempatan mengajukan usulan masih terbuka. Apabila terdapat kelompok tani yang telah mendaftar namun tidak dapat memenuhi ketentuan teknis sehingga mengundurkan diri, usulan tersebut akan digantikan oleh kelompok lain yang berada dalam daftar tunggu.
“Kalau nanti ada kelompok yang tidak siap dengan volume yang kami tentukan sehingga tidak jadi berjalan, bisa diganti kelompok lain. Jadi kalau ada yang ingin mengusulkan tetap boleh, nanti kita masukkan waiting list,” pungkasnya.
Melalui program embung partisipatif, Pemkab Rembang berharap ketersediaan air untuk sektor pertanian semakin terjaga, sehingga produktivitas lahan tetap optimal dan risiko gagal panen akibat kekeringan dapat diminimalkan. (re/rd/kominfo)
