Pemerintah Kabupaten Rembang memberikan bantuan keuangan kepada 10 Partai Politik (parpol) yang memiliki wakil rdi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang di hotel Pollos , Rabu (20/7/2022).
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Rembang, Drupodo mengatakan Bankeu tersebut nantinya bisa digunakan untuk membantu operasional Parpol bersangkutan. Penggunaan Bankeu dicontohkan untuk pendidikan politik dan komunikasi politik internal mereka.
“Sehingga harapannya demokrasi ini, dari transaksional menjadi substansial. Parpol kuat karena dukungan akarnya kuat dengan pemahaman yang benar. Jadi, paartisipasinya bukan mobilisasi tetapi memang sadar budaya politiknya budaya partisipan,” imbuhnya.
Drupodo menyebut total bantuan keuangan yang diserahkan sebesar Rp. 1,1 milyar. Nominal tersebut diberikan kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hati Nurani Rakyat (Hanura), Demokrat, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Golongan Karya (Golkar) dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Dari data tersebut, parpol penerima bantuan terbanyak yaitu PPP senilai Rp. 260,8 juta rupiah lebih dan parpol penerima bankeu terendah yaitu PAN senilai Rp. 28 juta.
Bupati Rembang, H. Abdul Hafidz mengharapkan dengan adanya bantuan itu bisa memberikan makna dan arti bahwa pemerintah dan parpol bersinergi untuk merealisasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat Kabupaten Rembang. Pasalnya, parpol punya peran strategis untuk mengajak masyarakat agar bisa melek dengan politik.
“Ini penting karena parpol punya peran strategis untuk bagaimana masyarakat melek dengan politik. Karena sejarah mulai Nabi Adam sampai kiamat, tidak akan pernah ada dunia tanpa politik. Kata Gus Umam. Ketua DPC. PPP Rembang. Memang benar kalau dunia tidak ada politik yang ada adalah jahiliyah,” tuturnya.
Orang nomor 1 di Kabupaten Rembang itu menegaskan perlu diketahui didirikannya partai untuk melanjutkan cita-citi pendiri-dan pendahulu negara Indonesia yang sudah menyepakati sistem presidensial.
Apalagi parpol yang ada menurut Bupati sudah menerjunkan kader terbaiknya untuk bertugas di DPRD Kabupaten Rembang. Harapannya aspirasi masyarakat dapat tersalurkan melalui Partai politik. Sehingga pemerintah sebagai leading sektor harus bisa mengakomodir aspirasi dari berbagai partai yang ada di kota garam tersebut. (Mif/Rud/Kominfo)
