Anggota Komisi I DPR RI M Arwani Thomafi Selasa (19/12/2017) mengadakan kunjungan kerja di Kabupaten Rembang.
Kunjungan dilakukan di sejumlah tempat, salah satunya mengadakan pertemuan dengan Bupati Rembang Abdul Hafidz. Pertemuan dilakukan diruang kerja Bupati Rembang, dengan dihadiri sejumlah Asisten, dan Kepala OPD terkait.
Dalam kesempatan itu Bupati Rembang Abdul hafidz menyampaikan sejumlah pokok permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, diantaranya, ada beberapa aturan yang belum dilaksanakan, tetapi, saat akan dilaksanakan sudah kembali ada perubahan.
Salah satunya adalah, undang-undang desa, yang mengatur perangkat desa bukan terdiri dari unsur PNS. Tetapi, Permendagri yang terbaru perangkat desa bisa ditugaskan ke desa mana kala kepala desa masih mengajukan permintaan. Padahal didalam aturannya jelas, jika perangkat desa tidak terdiri dari PNS/ASN.
“Jadi memang ada kendala tentang regulasi yang ada ini kurang begitu nyambung karena belum ada sosialisasi, aturan ini sudah dirubah. Kita belum melaksanakan tiba-tiba sudah dirubah lagi, tapi tidak semuanya berubah-ubah” kata Bupati Rembang.
Dalam kesempatan itu anggota Komisi I DPR RI Arwani Thomafi menyebut, ada beberapa program yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat di daerah, atau kebijakan yang salah sasaran.
Selain itu, fakta kebijakan berupa regulasi yang sama sekali tanpa ada sosialisasi yang cukup, sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan No 12 tahun 2011.
“Jika itu menjadi dasar didalam undang-undang didalam pengambilan keputusan, memang sya menemukan beberapa program pemerintah pusat yang sama sekali tidak dibutuhkan oleh daerah” kata Arwani Thomafi.
Kunjungan dalam masa reses itu Arwani mengaku, akan mengusulkan peningkatan jalan pantura Rembang, mulai dari Kaliori hingga Kecamatan Sarang sepanjang 63 KM.
Selain jalan pantura, lampu penerangan jalan umum sejak jalan Pantura, hingga jalan Rembang Blora juga akan menjadi perhatian pemerintah pusat, untuk mengurangi angka Kecelakaan.
