Pemulihan pasca pandemi termasuk penanganan kemiskinan ekstrim menjadi salah satu fokus Pemkab tahun 2022 ini.
Hal itu disampaikan Wakil Bupati Rembang Mochammad Hanies Cholil Barro” saat menjadi pembina apel di kantor Dinsos PPKB, Selasa (18/1/2022).
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB) memiliki peran penting dalam penanganan kemiskinan ekstrim. Wabup Hanies menyebut, Dinsos PPKB merupakan “Panglima” dalam perang melawan kemiskinan ekstrim.
“Kemarin saya bersama teman- teman pak Subkhan dan OPD lain bersama lima Camat sudah melakukan koordinasi. Kaitannya dengan Dinsos, saya kira akan menjadi Panglima , panglima perangnya memerangi kemiskinan ekstrim, ” ungkapnya.
Wabup menyebut ada 25 desa dari 5 kecamatan yang terindikasi ada kemiskinan ekstrim. Lima kecamatan tersebut yakni Kecamatan Kragan, Sarang, Pancur, Sumber dan Pamotan.
“Kemiskinan ekstrim itu yang pendapatan perkapita per harinya tidak sampai Rp. 12 ribu. Kalau satu bulan tidak ada Rp. 420 ribu, ” terangnya.
Lebih lanjut tak hanya kemiskinan ekstrim, masalah sosial cukup komplek, mulai permasalahan kesejahteraan sosial, perlindungan anak sampai urusan disabilitas. Untuk itulah OPD ini didorong untuk menjalin kerjasama yang baik dengan banyak pihak agar hasil yang dicapai lebih maksimal.
“Urusannya banyak sekali ini Dinsos, urusan Menteri Sosial, Menteri Perlindungan Anak Perempuan ,kemudian BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional -red). Urusan tiga kementrian ini akan lebih baik jika menggandeng perusahaan terutama optimalisasi CSR (Corporate Social Responsibility), termasuk teman- teman media massa.”
Dikatakan juga , Kerjasama dengan komunitas – komunitas di masyarakat juga penting. Seperti kerjasama dengan komunitas Disabilitas seperti Special Olympics Indonesia (SOIna) Kabupaten Rembang , dengan Yayasan Setara yang fokus terhadap perlindungan anak dan komunitas lainnya.
Terkait urusan perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta urusan perlindungan anak, Rembang telah berkali-kali mendapatkan anugerah Kabupaten Layak Anak. Wabup mengingatkan jangan sampai terlena dan justru banyak perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum.
“Jangan sampai ada lagi, hak-hak anak terkebiri, Perempuan-perempuan tak berdaya. Perempuan dan anak tetap menjadi isu penting yang harus kita sikapi bersama, ” ujarnya.
Urusan-urusan tersebut membutuhkan komitmen tinggi agar bisa ditangani dengan baik. Untuk itu Gus Hanies mengajak jajaran Dinsos PPKB memiliki komitmen di atas rata- rata , bukan yang biasa.
Kepala Dinsos PPKB Subkhan menuturkan tentang kemiskinan ekstrim pihaknya akan menyediakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Pasalnya data yang ada saat ini dari Pemerintah Provinsi Jateng dirasa belum valid.
“Contoh di karanglincak ada 10 rumah tangga yang tak pakai listrik. Ternyata setelah kita verifikasi semua sudah nyalur, bahasanya disitu kalau nyalur kan pakai listrik, ada bahasa lagi tidak pakai listrik berarti pakai lampu gas, itu kan dah nggak ada, nah itu kira- kira, data itu belum valid, sehingga perlu kita verifikasi, ” pungkasnya. (Mif/Rud)
