Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang menemui Bupati Abdul Hafidz Senin (19/9/2022). Mereka berbincang banyak hal tentang pendidikan di ruang Bupati kurang lebih 30 menit.
Cholid Suyono , Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Rembang menyampaikan di dalam tadi mereka berdiskusi tentang peranan Dewan Pendidikan ke depan. Dimana tantangan dunia pendidikan ke depan akan semakin komplek.
Suyono menambahkan untuk menopang pergerakan Dewan pendidikan, diperlukan dukungan anggaran . Anggaran tersebut bisa berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seperti di sejumlah Kabupaten Kota wilayah Solo Raya.
“Di Kabupaten – kabupaten lain , solo raya misalnya itu ada namanya Dana operasional dewan pendidikan. Dana itu dikelola bersama di dinas pendidikan, atau terserah bupati ditempatkan dimana,” ungkapnya.
Dana operasional itu nantinya diberikan setiap bulan. Besarannya tak terlalu besar, pada kisaran Rp.5 juta sampai Rp.10 juta.
“Organisasi ini bisa berjalan maksimal perlu ada staf yang membantu dalam pengelolaan administrasi. Nah staf ini perlu anggaran honor, anggaran kantor dan lain sebagainya, untuk itu kami memohon kepada pak Bupati ada anggaran operasional untuk dewan pendidikan di ke depannya, ” terangnya.
Selama ini Dewan Pendidikan menggunakan dana pribadi untuk kegiatan- kegiatan mereka. Terlebih dalam beberapa kesempatan Dewan Pendidikan Kabupaten menghadiri undangan di luar kota.
Dewan pendidikan sendiri terdiri atas 11 orang , mereka memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan. Mereka bertugas membantu Dinas Pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten.
Seperti dalam waktu dekat ini akan menggelar Forum Group Discussion (FGD) untuk para guru dan pengelola pendidikan kaitannya dengan implementasi kurikulum Merdeka.
Terkait hal tersebut di atas, Bupati menyambut baik usulan adanya dana operasional Dewan Pendidikan. Jika tidak memungkinkan pada tahun 2023 , maka dana operasional
“Bupati sangat mendukung , peduli dan terbuka , siap berdiskusi. Untuk fasilitasi anggaran kalau bisa 2023, kalau tidak bisa 2024, ” tandasnya. (Mif/Rud/kominfo)
