Penjabat sementara (Pjs) Bupati Rembang Imam Maskur Senin pagi (28/09/2020) mengadakan perkenalan sekaligus pengarahan kepada kepala perangkat daerah Kabupaten Rembang.
Pertemuan dilakukan dilantai 4 kantor Bupati Rembang sekitar pukul 08.00 WIB. Pjs Bupati Rembang didampingi Pj Sekda Achmad Mualif.
Pjs Bupati kelahiran Tegal itu menyampaikan, tugas pertamanya dari Gubernur adalah menyelesaikan tiga agenda terdekat. Diantaranya, percepatan pengendalian Covid-19, pelaksanaan Pilkada 2020, dan penyusunan APBD 2021.
Namun demikian, khusus penyusunan anggaran Ia meminta dapat lebih cermat dan pasti mengingat masih dalam kondisi pandemi covid-19.
“Kita mungkin masih tersisa triwulan ke empat, maka saya mohon kepada Pak Sekda nanti diadakan Rakor pengendalian. Saya ingin melihat capaian kinerja bapak ibu sekalian sampai dengan triwulan ke tiga evaluasinya bagaimana yang jelas karena anggaran panjenengan sudah tau semuanya mayoritas direfokusing untuk penanganan covid-19,” kata Pjs Bupati.
Imam Maskur mengaku, usai dikukuhkan pada tanggal 25 September 2020, Ia langsung bertolak ke Rembang untuk mengunjungi sejumlah tempat. Diantaranya ziarah ke makam Mbah Ma’soem dan Mbah Sambu di Masjid Jami’ Lasem.
Dikatakan pula, dirinya sudah mengunjungi sejumlah tokoh. Diantaranya pondok pesantren di Lasem, ulama muda KH Bahaudin Nur Salim yang disapa Gus Baha’, di Desa Narukan Kecamatan Kragan.
Sementara itu Penjabat Sekertaris Daerah (Pj Sekda) Rembang Ahmad Mualif memberikan beberapa gambaran dinamika Covid-19 di kota garam saat ini. Ada beberapa hal yang harus segera dikerjakan. Yakni penyelesaian jaring pengaman sosial dan pemulihan ekonomi. Saat ini sudah ada rencana aksi yang ditetapkan oleh tim gugus tugas percepatan penanganan covid-19. Hanya saja, lanjut Mualif, untuk angka Covid-19 masih fluktuatif.
Selain itu, ia juga memberikan gambaran tentang kondisi di Kota Garam. Mulai luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan, pengangguran terbuka, jumlah Daftar Pemilih Sementara (DPS), hingga perkembangan pembahasan Anggaran Pengeluaran Belanja Daerah (APBD).
Selain percepatan penanganan Covid-19, ada beberapa kegiatan yang dinilai krusial. Salah satunya pembahasan APBD induk 2021. Tahapan yang sudah berlangsung adalah persetujuan KUA-PPAS. Pendapatannya sekitar 1,342 Triliun. Belanjanya sekitar Rp 1,317 triliun. Sementara untuk APBD Perubahan 2020 sudah rampung. ”Kita harus kejar merealisasikan APBD Perubahan 2020,” pungkasnya.
