Pemerintah Kabupaten Rembang

IPM Naik Satu Digit, Harapan Hidup Meningkat

 
Kabar gembira di hari pendidikan nasional (Hardiknas). Upaya pemerintah Kabupaten Rembang dalam meningkatkan mutu pendidikan dinilai telah membuahkan hasil. Bertepatan dengan Hardiknas, Bupati Rembang Abdul Hafidz menyampaikan jika angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik satu digit.
 
Berdasarkan data yang disampaikan oleh Bupati Rembang, bahwa Badan Pusat Statistik atau (BPS) setempat telah merilis data IPM di triwulan pertama tahun 2019. Dalam data tersebut IPM Kabupaten Rembang dari 6,85 menjadi 6,95 atau naik sekitar 0,1.
 
Menurutnya, kenaikan tersebut dipandang dari beberapa aspek pendidikan. Seperti peningkatan mutu pendidikan, jumlah siswa drop out yang semakin berkurang, serta waktu pembelajaran yang terus diperbaiki. Sehingga, BPS menyimpulkan IPM Kabupaten Rembang naik.
 
“Secara umum IPM kita naik. Alhamdulillah tahun 2019, triwulan pertama BPS merilis naik satu dijit dari 6,85 menjadi 6,95. Penilaian tentu dipandang dari berbagai sudut pandang pendidikan. Tentu dari berbagai sudut pandang pendidikan. Mungkin dari angka waktu pembelajaran, peningkatan mutu, Drop out dari anak sekolah, itu dinilai semua. Sehingga disimpulkan IPM naik satu dijit. Target kita 7, sehingga ini sudah mendekati, tinggal 0,5 saja,” kata Bupati.
 
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang Mardi mengaku, meski perbaikan proses pembelajaran terus dilakukan, namun ada sejumlah masalah di dunia pendidikan Kabupaten Rembang. Permasalahan yang mendasar ialah, masih banyaknya Sekolah Dasar (SD) yang mengalami kekurangan tenaga pengajar yang ber status Aparatur Sipil Negara (ASN) atau biasa di sebut PNS.
 
Di sekolah diluar Kecamatan Rembang kota, banyak sekolah yang jumlah guru PNS nya hanys dua. Yang terdiri dari satu tenaga pendidik, dan satu kepala sekolah. Sedangkan sisanya merupakan guru tidak tetap atau (GTT). Sekolah terpaksa memberdayakan guru GTT untuk memenuhi kekurangan tenaga pengajar untuk rombongan belajar yang ada.
 
“Guru khususnya guru disekolah dasar yang PNS masih sangat kekurangan. Karena sejak 2010 belum ada formasi pengangkatan guru untuk sekolah dasar. Kalau saya hirung di 2018 itu sekitar 900 guru yang masih kurang. Kemarin yang diangkat untuk guru SD hampir 200 saja. Maih kurang banyak. Untuk memenuhi kekurangan guru, akhirnya kita memberdayakan guru non-pns,” kata Mardi.
 
Sementara itu, pemerintah Kabupaten Rembang terus berupaya memenuhi dan menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan lebih baik. Kalaupun ada satu dua yang masih kurang Pemkab akan terus berupaya memperbaiki, dan melakukan sarana yang sudah ada.
Exit mobile version