Keberadaan Kampung Keluarga Berkualitas (KB) dapat membantu penanganan stunting di Kabupaten Rembang. Oleh karena itu tahun 2024 seluruh desa / kelurahan sudah dicanangkan sebagai kampung KB.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Bupati Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro’ saat acara pembinaan Kampung KB dalam rangka pencegahan dan penurunan kasus stunting di pendapa museum Raden Ayu (RA) Kartini, (5/12). Dalam kesempatan itu tak hanya dihadiri seluruh pengurus 258 Pokja Kampung KB tetapi juga penyuluh KB.
Wabup Hanies menyebut jumlah kampung KB di Kabupaten Rembang saat ini ada 258. Dan 36 sisanya akan dicanangkan pada tahun 2024.
Gus Wabup menambahkan kasus stunting semakin berkurang. Ia menyebut kemungkinan sudah turun dikisaran 10 persen, dimana tahun 2022 masih 11,9 persen.
“Dalam penurunan stuting , upaya percepatan- percepatan kita lakukan. Melalui 5 Perda, 18 Perbup , 4 SK Bupati, 5 perjanjian kerjasama, 7 keputusan atau peraturan pemerintah tentang stunting, programnya juga banyak sekali mulai Telponi hingga gerakan sedekah telur, ” tuturnya.
Heri Kusyanto BKKBN Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Pokja Pengendalian Penduduk menuturkan semua desa memang diwajibkan membentuk Kampung KB. Tidak ada syarat khusus dan kegiatannya apa saja sudah ada.
“Kampung KB itu tinggal optimasilasi saja , tidak ada syarat khusus. Kalau dulu waktu Keluarga Berencana memang mensyaratkan kondisi lingkungannya tidak sehat atau tingkat KB nya rendah, sekarang tidak karena tujuan kita membentuk keluarga yang berkualitas, ” ungkapnya.
Peran Kampung KB untuk mendorong keluarga yang berkualitas ini salah satunya berupa pola asuh orang tua terhadap anak. Terkait dengan kasus stuntinf, ada pendampingan kepada mereka yang stunting maupun masih pada taraf beresiko.
“Yang penting dalam Keluarga Berkualitas ini bisa membuat perubahan perilaku kesehatan, perilaku terkait pengasuhan , pola asuh pemberian asuh. Yang semua itu nantinya juga dapat membantu penurunan stunting, ” tandasnya.
Dalam kegiatan itu para pengurus Pokja Kampung KB dan Penyuluh KB mendapat sejumlah materi dari Kepala Dinsos PPKB dan Heri Kusyanto serta Kepala Dinpermades Slamet Haryanto. Meliputi pemanfaatan APBDes untuk kampung KB, review terkait Kampung KB, laporan Kampung KB melalui web.
(Mif/Rud/Kominfo)
