Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggelar kegiatan Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dalam Promosi Desa Wisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 di Kabupaten Rembang. Acara yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan ini berlangsung selama tiga hari, 27–29 Agustus 2025, dan resmi dibuka di salah satu hotel kawasan Pantura, Rabu (28/8) malam.
Program ini merupakan bagian dari 12 rencana aksi Kemendes PDTT, khususnya terkait Digitalisasi Desa dan Desa Wisata. Tujuannya memberikan pelatihan kepada pengelola desa wisata agar lebih terarah dalam memasarkan potensi desa melalui teknologi digital. Dengan demikian, desa wisata diharapkan mampu menjadi sumber pendapatan asli desa sekaligus motor penggerak ekonomi lokal.
Sebanyak 90 peserta mengikuti kegiatan ini. Mereka terdiri atas perwakilan Dinas PMD dan Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, perwakilan lima kabupaten (Rembang, Pati, Kudus, Blora, dan Demak), Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) provinsi maupun kabupaten, kepala desa, hingga direktur BUMDes. Narasumber berasal dari Dinas PMD Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pariwisata Jawa Tengah, serta mitra strategis seperti Pertamina Foundation, BNI, dan praktisi wisata.
Bupati Rembang Harno dalam sambutannya menegaskan pentingnya pembangunan desa sebagai fondasi pembangunan nasional. Ia menyebut desa wisata menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga budaya dan kearifan lokal.
“Rembang memiliki potensi wisata beragam, mulai dari bahari, religi, budaya, hingga wisata alam dan edukasi. Jika dikelola dengan baik, potensi ini akan menjadi kekuatan ekonomi baru bagi masyarakat desa,” ujarnya.
Harno menambahkan, Pemkab Rembang berkomitmen mendukung pengembangan desa wisata melalui pembangunan infrastruktur penunjang, pendampingan teknis, serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Namun, ia menekankan perlunya dukungan pemerintah pusat agar desa wisata di Jawa Tengah semakin berdaya saing.
Menurutnya, meski kontribusi dana desa terhadap pertumbuhan nasional masih kecil secara angka, manfaat nyata di lapangan sudah dirasakan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa penggunaan dana desa ke depan diarahkan pada tiga ruang utama.
“Pertama, ruang mandatory atau kebijakan wajib dari pemerintah, seperti penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem. Kedua, ruang konsistensi kebutuhan sesuai rekomendasi indeks desa. Ketiga, ruang inovasi dan kreativitas untuk melahirkan ide-ide baru yang mampu mengungkit ekonomi,” jelasnya.
Nugroho juga menegaskan bahwa dana desa akan mendukung program strategis nasional, salah satunya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Dana desa bukan menjadi jaminan, melainkan cadangan untuk membantu pengembalian kewajiban koperasi kepada perbankan jika terjadi gagal bayar, dengan porsi maksimal 30 persen.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan desa harus menjadi bagian dari upaya mengurangi urbanisasi. Desa diharapkan mampu menciptakan ekosistem produktif dan inovatif agar tetap menarik bagi generasi muda.
Melalui pelatihan ini, Nugroho berharap pelaku wisata desa di Jawa Tengah semakin siap memanfaatkan teknologi digital dalam promosi, memperkuat jejaring, dan menghadirkan inovasi untuk mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan berdaya saing. (re/rd/kominfo)
