Harus diingat bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah keberagaman. Takdir Tuhan untuk Indonesia adalah keberagaman.
Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi dalam sambutannya yang dibacakan oleh Bupati Rembang H.Abdul Hafidz saat menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila di halaman kantor Bupati Rembang, Kamis (1/6/2017). Dari Sabang sampai Merauke berbagai etnis, bahasa, adat istiadat, agama, kepercayaan dan golongan bersatu padu membentuk Indonesia yang merupakan wujud kebhinneka tunggal ika-an.
Terkait peringatan hari lahir Pancasila yang jatuh pada tanggal 1 Juni Presiden mengingatkan bahwa Pancasila merupakan hasil dari satu kesatuan proses yang dimulai dengan rumusan Pancasila tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatokan Ir. Sukarno, Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, dan rumusan final Pancasila tanggal 18 Agustus 1945. Jiwa besar para founding fathers, para ulama dan pejuang kemerdekaan dari seluruh pelosok Nusantaralah yang akhirnya bisa membangun kesepakatan bangsa yang mempersatukan semuanya.
Namun saat ini Indonesia sedang diuji , ada pandangan dan tindakan yang mengancam kebinekaan dan keikaan kita. Saat ini ada sikap tidak toleran yang mengusung ideologi selain Pancasila dan diperparah adanya penyalahgunaan media sosial yang banyak menggaungkan hoax alias kabar bohong.
“Kita perlu belajar dari pengalaman buruk negara Iain yang dihantui oleh radikalisme, konflik sosial, terorisme dan perang saudara. Dengan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, kita bisa terhindar dari masalah tersebut. Kita bisa hidup rukun dan bergotong royong untuk memajukan negeri. Dengan Pancasila, Indonesia adalah harapan dan rujukan masyarakat internasional untuk membangun dunia yang damai, adil dan makmur di tengah kemajemukan, “ ujarnya.
Lebih lanjut Presiden mengajak peran aktif para ulama, ustadz, pendeta, pastor, bhiksu, pedanda, tokoh masyarakat, pendidik, pelaku seni dan budaya, pelaku media, jajaran birokrasi, TNI dan Polri serta seluruh komponen masyarakat untuk menjaga Pancasila. Pemahaman dan pengamalan Pancasila dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus terus ditingkatkan.
“Ceramah keagamaan, materi pendidikan, fokus pemberitaan dan perdebatan di media sosial harus menjadi bagian dalam pendalaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila.”
Komitmen pemerintah untuk penguatan Pancasila sudah jelas dan sangat kuat. Berbagai upaya terus dilakukan. Telah diundangkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.
Ia menyebutkan lembaga baru itu ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya, menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila.
“Tidak ada pilihan Iain kecuali kita harus bahu membahu menggapai cita-cita bangsa sesuai dengan Pancasila. Tidak ada pilihan Iain kecuali seluruh anak bangsa harus menyatukan hati, pikiran dan tenaga untuk persatuan dan persaudaraan. Tidak ada pilihan Iain kecuali kita harus kembali ke jati diri sebagai bangsa yang santun, berjiwa gotong royong dan toleran. Tidak ada pilihan Iain kecuali kita harus menjadikan Indonesia bangsa yang adil, makmur dan bermartabat di mata internasional,” tegasnya.
Bangsa Indonesia juga harus waspada terhadap segala bentuk pemahaman dan gerakan yang tidak sejalan dengan Pancasila. Pemerintah pasti bertindak tegas terhadap organisasi dan gerakan yang Anti Pancasila, Anti-UUD 1945, Anti-NKRI, Anti-Bhinneka Tunggal Ika termasuk komunisme.
Diakhir sambutannya Presiden meminta semua warga negara Indonesia untuk menjaga perdamaian, persatuan, persaudaraan, bersikap santun, saling mengormati, saling toleran, dan saling membantu untuk kepentingan bangsa. Mari kita saling bahu-membahu, bergotong royong demi kemajuan Indonesia.
“Selamat Hari Lahir Pancasila. Kita Indonesia, Kita Pancasila. Semua Anda Indonesia, semua Anda Pancasila. Saya Indonesia, saya Pancasila, “pungkasnya.
Dalam upacara tersebut juga diikuti oleh Forkopimda, ASN, TNI, Polri, pelajar, mahasiswa dan Banser.
