Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang kembali mendapat apresiasi dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah atas komitmen dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik. Apresiasi tersebut disampaikan saat kegiatan visitasi dan verifikasi keterbukaan informasi publik tahap III yang digelar di Rembang, Rabu (22/10/2025).
Paparan disampaikan oleh Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Dwi Wahyuni, didampingi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sekaligus Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Kabupaten Rembang. Kegiatan ini juga diikuti oleh seluruh PPID pelaksana dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah, Setiawan Hendra Kelana, menyampaikan apresiasi atas semangat Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menjaga komitmen keterbukaan informasi publik.
“Model dari penilaian kali ini adalah mendengarkan presentasi keterbukaan informasi publik dan verifikasi dokumen terkait,” ujar Setiawan.
Ia juga memberikan apresiasi atas capaian Pemkab Rembang yang dalam dua tahun terakhir berhasil meraih predikat Informatif, dan berharap prestasi tersebut dapat dipertahankan pada tahun ini.
“Kami berharap Kabupaten Rembang bisa mempertahankan prestasi yang telah diraih sebelumnya. Sebagai badan publik yang informatif, mudah-mudahan bisa terus dipertahankan,” tambahnya.
Setiawan menjelaskan bahwa tahun ini terdapat penambahan tahapan penilaian, yakni uji kompetensi terhadap Ketua PPID di masing-masing kabupaten/kota yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting.
“Dari uji kompetensi ini kami bisa mengetahui sejauh mana pengetahuan pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi. Ini bisa mendongkrak nilai atau justru menurunkannya. Kalau di Rembang, hasilnya masih cukup baik, relatif sama dengan kabupaten/kota lain di Jawa Tengah,” jelasnya.
Lebih lanjut, Setiawan menuturkan bahwa lima Komisioner KI Jateng secara serentak terbagi dalam beberapa tim untuk melakukan visitasi ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Kami melakukan visitasi tidak hanya ke pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga ke rumah sakit dan badan publik lainnya,” pungkasnya. (Mif/Rud/Kominfo)
