Untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting dilakukan secara maksimal, Pemerintah menggelar Rembuk Stunting bersama sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat di aula lantai 4 Kantor Bupati Kamis (15/9/2022).
Wakil Bupati Rembang, Muhammad Hanies Cholil Barro‘ memimpin langsung rapat tersebut dari pagi hingga siang hari. Menurutnya Rembug Stunting harus bisa menjadi ajang sinergi dan kolaborasi serta mengambil langkah konkret sehingga angka stunting terus bisa ditekan.
Memasuki catur wulan akhir ini, tingkat prevalensi kasus stunting di Rembang
menurut data dari Aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis masyarakat (e-PPGBM) kisaran 14 persen
Sedangkan berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di angka 18,7 persen.
“Ini bukan hal yang mustahil (mengejar target pravelensi kasus stunting 14 persen-red), karena kita mempunyai beberapa pilar penting atau andalan yang saya kira semuanya masih jalan dan berdiri tegak, soal komitmen, visi misi kita sebagai kepemimpinan jelas, intervensi dan kampanye terus kita lakukan, ” ungkapan optimis yang disampaikan Wabup.
“Saya selalu mengingatkan bahwa kita tidak mau pada saat kita mendapat bonus demografi tapi SDM kita justru jauh dari harapan kita. Di tahun 2045 harus mulai kita siapkan dari sekarang,” ujarnya.
Lebih lanjut Wabup Hanies menerangkan, keberadaan forum Kesehatan desa dan tim rumah desa sehat (RDS) merupakan salah satu strategi Pemkab Rembang dalam menyelesaikan masalah kesehatan di tingkat desa salah termasuk masalah stunting.
Berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah menyusun rencana kegiatan terkait pencegahan stunting. Juga ploting anggaran untuk mengintervensi penderita atau anak stunting.
“Saat ini masih ada 27 desa lokus prioritas. Salah satu inovasi kita yaitu rumah desa sehat, inovasi lain, telponi (Temokno Laporno Openi) kita kuatkan, ” tuturnya.
Dalam rembug stunting ini sejumlah OPD memaparkan masing- masing strategi pencegahan stunting. Seperti Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) menyampaikan tentang strategi komunikasi penurunan stunting melalui media komunikasi publik, Dinas Kesehatan Kabupaten tentang strategi pelayanan intervensi spesifik dan sensitif, Dinsos PPKB memaparkan tentang strategi perubahan perilaku dan pendampingan keluarga dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tentang analisa situasi dan program kegiatan dalam rangka percepatan penurunan stunting.
