Pemkab Rembang menerima sertifikat penghargaan penyelesaian pendataan Sustainable Development Goals (SDGs) tercepat ke-2 se-Indonesia dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia. Sertifikat penghargaan diserahkan langsung oleh Kemendes PDTT Halim Iskandar kepada Bupati Rembang Abdul Hafidz di Pendapa Museum Kartini, Jumat (17/9).
Kemendes PDTT Halim Iskandar dalam kesempatan itu menyampaikan pemberian penghargaan tersebut adalah bentuk apresiasi atas keberhasilan melakukan percepatan pemutakhiran data berbasis SDGs di Kota Garam. Bentuk apresiasi tersebut menunjukan bahwa Pemkab Rembang sangat paham pentingnya data-data di level desa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.
Dirinya menyebutkan, salah satu permasalahan yang paling mendesak saat ini adalah pengentasan kemiskinan ekstrim. Dimana Presiden Joko Widodo telah menargetkan tahun 2024 Indonesia harus bebas dari kemiskinan ekstrem.
Lebih lanjut Dia menerangkan, penanganan kemiskinan ekstrim memang dirasanya cukup berat. Namun pihaknya tetap optimis dengan pendekatan secara mikro melalui level Desa.
“Data-data yang sudah dimuktakhirkan inilah yang menjadi pintu utama untuk memetakan ada berapa kemiskinan ekstrem yang ada di desa. Kemiskinan ekstrim paling tidak ada dua klaster, pertama mereka yang multi dimensi. Artinya mereka yang miskin, difabel, tidak ada keluarga, tanpa skill,” jelasnya.
Bupati berharap dengan program pemuktakiran data SDGs ini ke depan dapat mampu meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Sehingga kemiskinan dapat segera teratasi.
“Mudah-mudahan dengan adanya program dari Pak Menteri yang baru ini trobosan yang sangat bagus dan bisa mengangkat kesejahteraan masyarakat yang dapat menjadikan Kabupaten Rembang buka daerah tertinggal lagi, tetapi menjadi daerah berkembang. Syukur bisa menjadi daerah yang maju,” terangnya.
Orang nomor satu di Rembang itu menyebut, dalam pemuktakiran data SDGs tercatat jumlah survei individu sebanyak 625.761 ribu, survei Kepala Keluarga (KK) sebanyak 214.244 KK, survei RT sebanyak 3377 RT, dan survei Desa sebanyak 287 desa. Dengan melibatkan kelompok kerja (pokja) sebanyak 5.000 orang.(Mif/Rud)
