Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menargetkan tidak terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Rembang. Target tersebut dinilai realistis dengan penguatan penerapan standar operasional prosedur (SOP) dan pengawasan pada setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Hal tersebur disampaikan Wakil Bupati Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro’ dalam rapat koordinasi dengan seluruh mitra SPPG bersama Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Mayjen TNI (Purn) Trenggono di lantai 4 gedung Sekretaris Daerah, Jumat (11/9).
Wabup Hanies menegaskan keselamatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan program MBG. Karena itu, seluruh pengelola SPPG diminta konsisten menjalankan SOP dalam setiap tahapan penyediaan makanan.
“Jadi saya kira target zero KLB di pekan-pekan di masa-masa yang akan datang ini sangat realistis. Panjenengan semua yakin bisa melaksanakan program ini dengan baik, sesuai SOP,” tegas Hanies.
Menurutnya, penerapan SOP tidak boleh sekadar menjadi kelengkapan administratif. Standar tersebut harus menjadi pedoman utama bagi pengelola SPPG, mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan makanan hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
“Tentu keselamatan dari penerima manfaat ini terlalu penting untuk dipertaruhkan karena kelalaian kita terhadap standar yang sudah diterapkan. Sekali lagi jadikan SOP ini sebagai prioritas utama dan pertama untuk mengelola program makan bergizi gratis ini,” ujarnya.
Hanies menilai komitmen seluruh pihak menjadi faktor penting untuk mewujudkan target zero KLB. Selain pemerintah daerah dan BGN, mitra serta pengelola SPPG memiliki peran langsung dalam memastikan seluruh prosedur berjalan dengan baik.
Pihaknya mengapresiasi para pengelola dan mitra SPPG yang terus berkomitmen melakukan perbaikan. Menurutnya, komitmen tersebut menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan MBG sekaligus menjaga keamanan penerima manfaat.
“Ini adalah bukti komitmen panjenengan untuk bisa menjadi lebih baik lagi,” ucapnya.
“Para mitra ini bukan hanya menginvestasikan saja, tapi ikut membantu, ikut mengawasi, ikut mendukung, ikut memberikan saran pendapat dalam rangka operasional dapur ini supaya betul-betul menjadi lebih baik,” ujar Trenggono.
Ia menekankan pengawasan oleh mitra diperlukan untuk memastikan kepala SPPG dan seluruh personel menjalankan tugas sesuai ketentuan. Menurutnya, kualitas pengelolaan dapur turut menentukan keberhasilan pelaksanaan program MBG.
“Investasi Bapak-bapak, Ibu-ibu tergantung dari kepala dapur. Masa Bapak Ibu mau investasi hanya digantung oleh kepala dapur. Jangan. Caranya bagaimana? Bantu pengawasan,” tegasnya.
BGN juga terus melakukan pembenahan tata kelola SPPG, termasuk dari sisi sumber daya manusia, metode kerja dan pengawasan operasional. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mendorong mitra menunjuk chef yang memiliki kompetensi dan sertifikasi.
Trenggono menjelaskan, chef memiliki peran berbeda dengan ahli gizi. Ahli gizi memastikan kandungan dan kebutuhan gizi makanan, sementara chef berperan dalam pengelolaan menu, variasi makanan, keseimbangan menu serta teknik pengolahan agar makanan tetap aman dikonsumsi.
“Namun mengenai menu, perbendaharaan menu, kemudian menu yang seimbang, kemudian bagaimana menu supaya tidak mudah basi, itu chef yang ngerti,” lanjutnya.
BGN juga telah menjalin kerja sama dengan Asosiasi Chef Indonesia untuk membantu menilai chef yang diajukan oleh mitra SPPG.
“Kita sudah mengadakan kerja sama dengan Asosiasi Chef Indonesia bahwa dia nanti yang akan menilai pengajuan chef dari para mitra, apakah ini berkompeten, bersertifikasi dan di-ACC,” ujarnya.
Dengan penguatan SOP, pengawasan aktif, peningkatan kompetensi SDM serta sinergi antara BGN, Pemkab Rembang, mitra dan pengelola SPPG, target zero KLB diharapkan dapat diwujudkan sehingga program MBG berjalan aman, berkualitas dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. (rn/rd/kominfo)
