Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) digelar, Rabu (8/4/2020) di tengah pandemi Covid-19 . Hal itu sesuai dengan Surat Edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor 440/2552/SJ tanggal 23 Maret 2020 tentang pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi dan Kota/ Kabupaten harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengindahkan SOP penanggulangan virus tersebut.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di 3 lokasi dan dilakukan secara online mandiri melalui aplikasi “Zoom”. Masing masing di aula lt 4 kantor Bupati dengan 28 peserta, ruang rapat paripurna DPRD 25 peserta, di Aula Bappeda 25 peserta
dan Kantor Bappeda provinsi Jateng, Semarang serta dari kediaman masing- masing peserta.
Bupati Rembang H.Abdul Hafidz melalui video conference menyebutkan laju inflasi tahun 2019 sebesar 2,46 persen lebih rendah dibandingkan 2018 sebesar 2,56 persen. Angka kemiskinan juga menurun cukup baik yakni 2019 ini di angka 14,95 persen, dari 15,41 persen pada 2018. Laju pertumbuhan dari 2016 sampai 2019 cukup fluktuatif yang pada puncaknya 2017 yakni 6,98 persen saat Semen Indonesia masuk , di 2019 kemarin turun menjadi 5,20 persen.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,03 persen menjadi 3,69 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2019 sebesar 70,15 , meningkat dari tahun sebelumnya 69,46 persen.
“Namun tahun 2020 ini karena adanya pandemi covid-19, pasti akan mengalami perubahan pertumbuhan ekonomi yang sangat siqnifikan. Oleh karena itu di dalam RKPD nanti saya kira dari berbagai usulan kita inginnya masukkan semua perencanaan untuk 2021, namun kondisi seperti ini mohon maaf apabila nanti belum bisa terakomodir, ” ujarnya.
Sementara itu tema Musrenbang kali ini yakni “Penguatan Kebersamaan Masyarakat dan Kondusifitas Daerah Menuju Kestabilan dan Kelestarian Pembangunan”.
Lebih lanjut Bupati menyebutkan lima prioritas pembangunan pada tahun 2020 yaitu percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran, Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia, Peningkatan kualitas dan daya saing ekonomi rakyat. Ke empat Pemantapan tata kelola pemerintahan, stabilitas dan kondusivitas masyarakat dan yang kelima Peningkatan ketersediaan air baku.
Prioritas pembangunan tersebut menurutnya menjadi acuan dalam merencanakan program atau kegiatan tahun 2021.
“Khusus mengenai penanggulangan kemiskinan, saya mengajak semua jajaran Pemerintah Kabupaten Rembang, dunia usaha (BUMN/BUMD/BUMS), perguruan tinggi, dan masyarakat luas untuk dapat berkomitmen kuat dan berupaya maksimal menurunkan jumlah penduduk miskin dari Rembang yang kita cintai ini sesuai tahapan penurunan angka kemiskinan yang telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2016 – 2021.”
Bupati juga meminta Kepada Kepala OPD, aktif mencari informasi dan berusaha agar anggaran dari APBN dan APBD Provinsi dapat teralokasi lebih besar ke Kabupaten Rembang pada tahun 2021.
Bupati yang pernah mengajar madrasah diniyah secara gratis ini mengingatkan bahwa Musrenbang ini merupakan momen strategis dalam upaya menyusun prioritas pembangunan tahun 2021, selanjutnya akan menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RKPD dan menjadi acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS, yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021.
Sedangkan Sekda Rembang, diwakili Kepala Bappeda , Dwi Wahyuni dalam paparannya menyampaikan sapta program Bupati tahun 2021. Tujuh program tersebut yakni Apik Layanane, Makmur Wargane, Tuwuh Ekonomine , Alus Dalane, Mumpuni Rakyate, Sehat Wargane dan Tentrem Wargane. Sedangkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2021 adalah 6.0% – 6.5%, angka kemiskinan turun menjadi 11,7% – 12.07 %, untuk pendapatan daerah naik 4% dari 1,912 Trilyun menjadi 1,970 Trilyun.
