Pemerintah resmi melarang penjualan LPG 3 kilogram (kg) melalui pengecer mulai 1 Februari 2025. Masyarakat yang ingin membeli gas bersubsidi ini harus mendapatkannya langsung dari pangkalan resmi.
Kebijakan ini didasarkan pada surat edaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia Nomor B-570/MG.05/DJM/2025 tentang penyesuaian ketentuan pendistribusian tabung LPG 3 kg di subpenyalur (pangkalan).
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Dindagkop UKM) Kabupaten Rembang, Mahfudz, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran dan dijual sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan, yakni Rp18.000 per tabung.
“Pada saat harga itu masih di pangkalan, itu masih bisa kita kendalikan sesuai HET. Tapi kalau sudah lepas ke pengecer, itu sudah tidak bisa kita kendalikan. Jadi itulah upaya pemerintah agar harga gas LPG ini betul-betul bisa dikendalikan,” kata Mahfudz, Senin (3/2).
Sebelumnya, pangkalan menerima alokasi LPG 3 kg dari agen sebesar 90%, sementara 10% dialokasikan untuk pengecer. Namun, dengan kebijakan baru ini, pangkalan akan menerima 100% alokasi LPG 3 kg dan langsung mendistribusikannya ke konsumen akhir.
“Konsumen akhir ini sasarannya kategori rumah tangga, usaha mikro, petani sasaran, dan nelayan sasaran,” imbuhnya.
Dengan kebijakan ini, masyarakat yang ingin membeli LPG 3 kg harus langsung ke pangkalan resmi. Pembeli diwajibkan menunjukkan KTP untuk didata, dan setiap pembelian dibatasi maksimal satu tabung per transaksi.
“Setiap transaksi oleh pangkalan harus tercatat riil. Satu KTP satu tabung, jadi tidak kemudian antre membawa dua tabung atau lebih,” jelasnya.
Di Kabupaten Rembang, pada 2024 tercatat ada 10 agen dan 899 pangkalan LPG 3 kg yang beroperasi. Tahun ini, jumlah tersebut dipastikan bertambah.
“Kita nanti ada tambahan 3 agen lagi, jadi agen kita menjadi 13 dan kemungkinan jumlah pangkalan juga akan bertambah. Masing-masing agen bertambah sekitar 12 pangkalan,” tandasnya. (re/rd/kominfo)
