Pemerintah Kabupaten Rembang

Pemkab dan Pemprov Satu Langkah Kurangi Kemiskinan

Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah Heru Sudjatmoko, Kamis malam (05/10/2017), memimpin rapat koordinasi,

tentang komitmen bersama dalam penanggulangan kemiskinan, di Pendapa Museum Kartini Rembang. Selain rakor, Wagub juga memberikan bantuan pemugaran Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahap pertama, yang diberikan untuk 84 kepala keluarga di Kecamatan Pamotan.

Wagub dalam sambutannya mengapresiasi berbagai upaya Pemkab Rembang dalam menekan kemiskinan dan tidak berhenti di sini. Mulai dari pemkab hingga pemerintah desa sudah keroyokan menanggulangi kemiskinan.

Sekarang setiap desa mempunyai anggaran yang tidak sedikit, bersumber dari anggaran dana desa, dana desa, maupun bantuan keuangan. Anggaran tersebut diharapkan menjadi berkah untuk turut menyejahterakan masyarakat, bukan justru menjadi musibah.

“Desa jangan dibiarkan sendiri dalam memajukan dan menyejahterakan rakyatnya. Maka camat dan pemerintahan di atasnya harus terus mendampingi dan mengawal desa agar berbagai potensi desa bisa berkembang dan ekonomi masyarakat meningkat,” pintanya.

Sementara pada paparan yang disampaikan oleh Wakil Bupati Rembang, sekaliguas Ketua TKPK Kabupaten Rembang, Bayu Andriyanto, Pemerintah Kabupaten Rembang mempunyai target untuk menurunkan RTLH, yang saat ini diangka 18 persen, menjadi 14,5 persen.

“Hari ini kita melihat faktanya Rembang masih diangka 18 persen, target kita hampir 11,5 persen. Ini kalau tidak kita segera sikapi, kita perlu kerja keras. Kita perlu dukungan semua pihak,”tuturnya.

Serangkaian program terus digencarkan Pemkab bersama pemerintah provinsi guna mencapai target pengentasan kemiskinan. Terutama masyarakat miskin di pedesaan yang jumlahnya lebih tinggi dibanding tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan.

“Kami terus melaksanakan program pengentasan kemiskinan, termasuk bantuan stimulan pelatihan kerja bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga pihak swasta. Seperti, pabrik Semen Indonesia, pabrik-pabrik padat karya dan lainnya,” ujarnya.

Hadir dalam rakor tersebut Wakil Gubernur Jawa Tengah Drs Heru Sudjatmoko MSi, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Jateng Ir Sujarwanto Dwiatmoko MSi, sejumlah pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Jateng, Sekda Rembang Subakti, Camat dari 14 kecamatan, serta kepala desa.

Sebanyak 287 desa yang tersebar di “Kota Garam” memiliki beragam potensi luar biasa, baik potensi seni budaya, pariwisata, pertanian, peternakan, dan UMKM. Keberadaan desa dengan bermacam kekayaan alam dan budaya tersebut diharapkan menjadi desa berdikari, ekonomi kreatif berkembang, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tumbuh.

“Kemiskinan tidak hanya terkait undang-undang bahwa fakir miskin harus dijamin oleh negara. Tetapi hal terpenting adalah edukasi pemerintah dan partisipasi publik. Inilah kuncinya, holopis kuntul baris, seiya sekata kita bersama,” tandasnya.

Exit mobile version