Pemerintah Kabupaten Rembang menggelar rapat koordinasi bersama SPPI dan SPPG se-Kabupaten Rembang di Rumah Dinas Bupati, Senin (2/3). Rapat ini digelar untuk memastikan penyelenggaraan program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan optimal, sesuai standar kualitas, serta mampu menjawab berbagai masukan dari masyarakat.
Bupati Rembang, Harno, menegaskan pentingnya menjaga kualitas layanan dalam pelaksanaan program tersebut. Ia meminta seluruh pihak yang terlibat untuk memastikan makanan yang disajikan layak konsumsi dan tidak basi, serta memperhatikan kesesuaian nilai anggaran dengan kondisi harga pasar.
“Program ini harus dijaga dengan baik. Jangan sampai ada makanan basi. Kemudian terkait nilai, harus sesuai. Porsi besar Rp10.000, porsi kecil Rp8.000. Kalau harga pasar naik, ya disesuaikan, karena kondisi pasar itu dinamis,” tegasnya.
Rakor ini juga menjadi forum untuk menampung berbagai masukan masyarakat terkait pelaksanaan MBG, termasuk temuan menu yang dinilai kurang sesuai. Pemkab menegaskan bahwa evaluasi akan terus dilakukan demi perbaikan kualitas layanan ke depan.
Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’, menyampaikan, seluruh kepala SPPG merupakan bagian dari aparat pemerintah sehingga memiliki tanggung jawab lebih dalam memastikan program berjalan optimal. Oleh karena itu, kepala SPPG diharapkan dapat mengambil peran lebih aktif, termasuk dalam melakukan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak.
“Karena panjenengan semua ini aparat pemerintah, maka harus bisa menjadi penghubung utama. Program ini luar biasa, baik dari sisi perhatian maupun anggaran, sehingga membutuhkan pengelolaan yang serius dan terkoordinasi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hanies menekankan pentingnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) secara disiplin. Ia meminta seluruh pihak memahami dan menjalankan SOP yang telah ditetapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman, terutama dalam pelaksanaan teknis di lapangan.
Selain itu, ia juga mendorong terbentuknya ekosistem pangan dan ekosistem bisnis yang sehat di setiap wilayah SPPG. Hal ini dinilai penting agar program tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Terkait dinamika informasi di media sosial, Hanies mengimbau agar seluruh pihak menyikapinya secara bijak. Ia menekankan bahwa informasi yang kurang tepat sebaiknya diluruskan dengan cara yang baik dan tetap mengedepankan komunikasi yang konstruktif.
“Yang terpenting adalah keseragaman pemahaman dan kesepakatan bersama, termasuk dalam hal teknis seperti menu maupun pelaksanaan di lapangan. Semua harus dikomunikasikan dengan baik,” pungkasnya.
Sementara itu, Anggota DPRD Rembang, Puji Santoso, mengapresiasi langkah Pemkab yang membuka ruang koordinasi dengan para pelaku di lapangan. Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak penting untuk memastikan program berjalan sesuai ketentuan.
“Kami berharap SPPG bisa melaksanakan program ini dengan baik tanpa masalah. Sudah diingatkan agar tidak ada makanan basi dan harus ada kontrol yang baik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi terkait harga dan porsi makanan. Menurutnya, setiap penyelenggara perlu mencantumkan standar harga agar masyarakat memahami besaran anggaran yang digunakan.
“SPPG ini menyantumkan harga. Harganya kalau porsi besar untuk anak kelas SD kelas 4 sampai kelas 6 dan SMP maupun SMA ini di angka Rp10.000,00 sementara untuk porsi yang kecil di angka Rp8.000,00. Biar masyarakat memahami. Kami berharap kepala SPPG bekerja profesional sesuai aturan,” imbuhnya.
Melalui rakor ini, Pemkab Rembang berharap pelaksanaan program MBG di daerah dapat berjalan lebih tertib, berkualitas, dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, khususnya dalam pemenuhan gizi peserta didik. (re/rd/kominfo)
