Pemerintah Kabupaten Rembang memperkuat inovasi Telponi (Temokno, Laporno, Openi) Stunting melalui pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) berbasis pangan lokal secara serentak di seluruh wilayah. Kegiatan ini didanai melalui DAK nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas.
Sebagai langkah awal, Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang menggelar pembekalan bagi tim pelaksana PMT lokal yang ditujukan kepada ibu hamil dengan Kekurangan Energi Kronik (KEK), berisiko KEK, serta balita dengan masalah gizi. Pembekalan ini dilaksanakan secara hybrid pada Selasa (15/7), melibatkan 17 Puskesmas se-Kabupaten Rembang.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, dr. Ali Syofi’i, dalam paparannya mengungkapkan bahwa angka stunting di Kabupaten Rembang mengalami penurunan signifikan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2022, angka stunting berada di 24,3%, menurun menjadi 15,8% pada 2024.
Penurunan ini juga diikuti dengan perbaikan indikator gizi lainnya. Angka wasting menurun dari 10,1% pada 2023 menjadi 6% di 2024. Sementara angka underweight turun dari 17,6% menjadi 15,3% pada tahun yang sama.
“Karena angkanya di 15,8 maka di rentang kategori masalah gizi kita di kelompok sedang. Untuk wasting juga sedang, harapannya kita tetap bekerja keras untuk bagaimana permasalahan ini kita turunkan sehingga kita masuk di kategori rendah atau sangat rendah. Itu yang kita upayakan untuk rencana kedepannya,” jelasnya.
Ali menegaskan bahwa upaya penurunan angka stunting membutuhkan intervensi nyata, terutama dalam bentuk PMT berbasis pangan lokal. Menurutnya, PMT lokal adalah tambahan asupan gizi yang berasal dari bahan pangan setempat yang bertujuan menutup kesenjangan nutrisi serta meningkatkan status gizi sasaran.
Jenis pangan yang digunakan disesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal sebagai sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral.
“Khusus PMT ini kita mengintervensi untuk mereka yang betul-betul murni terkait dengan peningkatan gizi,” ucapnya.
Penanganan stunting juga menjadi isu prioritas yang melibatkan berbagai pihak, termasuk Tim Penggerak PKK. Ketua TP PKK Kabupaten Rembang, Musringah Harno, menyatakan bahwa PKK memiliki peran penting dalam pelaksanaan PMT lokal, di mana Ketua TP PKK desa ditunjuk sebagai ketua pelaksana kegiatan.
“Sebagai ketua pelaksana PMT lokal, Ketua TP PKK bertugas mengkoordinir pelaksanaan PMT, dimana semua kegiatan terkait PMT harus diketahui oleh Ketua TP PKK, termasuk pembuatan rekening yang akan dipakai untuk transfer dana dari Puskesmas ke tim pelaksana PMT,” jelasnya.
Musringah menambahkan, Ketua Pokja 4 TP PKK desa juga berperan sebagai bendahara pelaksana PMT lokal. Tugasnya mencakup pencatatan seluruh pemasukan dan pengeluaran serta penyusunan pembukuan secara tertib.
“Sekali lagi saya sampaikan bahwa tidak mudah tugas sebagai Ketua Tim Pelaksana ataupun juga sebagai bendahara dalam pelaksanaan PMT tahun 2025 ini. Kita harus meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan leading sektor terkait PMT ini,” tandasnya. (re/rd/kominfo)
