Ada empat isu strategis yang menjadi konsen Pemerintah Kabupaten Rembang dalam rangka membangun pendidikan yang berkualitas. Diantaranya akses layanan pendidikan, kualitas layanan pendidikan, kualitas distribusi guru dan tenaga pendidik dan sistem tata kelola pendidikan.
Hal itu disampaikan Bupati Rembang, H. Abdul Hafidz saat menjadi narasumber dalam seminar sehari Peningkatan Profesionalisme Guru melalui pendidikan karakter dan kearifan lokal di lantai 4 Kantor Bupati Rembang, Sabtu (16/9/2017). Kesemuanya itu guna mendukung kebijakan pemkab Rembang di bidang pendidikan tahun 2016-2021 yang secara umum arahnya menuju pembangunan yg berkualitas, baik pembangunan fisik maupun non fisik.
Aksi pemkab dalam akses layanan pendidikan dengan pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu sampaj ke jenjang perguruan tinggi. Tujuannya untuk melaksanakan pendidikan yg berkeadilan dan merata dan orang tua yang ekonominya kurang semangat dalam mendidik anaknya.
Bupati menyebutkan bahwa di tahun 2017 ini udah dimulai. Beasiswa diberikan mulai dari jenjang SD sampai Perguruan tinggi.
“Orang tua akan menekan anaknya untuk berprestasi, karena akan dibiayai oleh pemkab. Tahun ini sudah kita lakukan, ini SD per anak Rp. 1juta ada 160 anak, SMP ada 130 anak per anak Rp. 1,5 juta, SMA/SMK ada 100 anak masing- masing anak Rp. 2 juta. Kemudian jenjang perguruan tinggi ada 41 anak yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Tengah, di Jogjakarta dan tidak hanya biaya kuliah tapi juga biaya hidupnya kita cukupi,” ujarnya.
Selain itu pemkab juga memenuhi sarana prasarana satuan pendidikan baik yang berasal dari DAK, provinsi dan anggaran kabupaten. Yaitu rehab kelas SD sebanyak 242 lokal, rehab ruang kelas SMP 58 lokal dan koleksi perpustakaan SD 183 paket.
Selanjutnya dalam hal peningkatan kualitas layanan pendidikan, salah satu kuncinya yakni peningkatan kapasitas guru. Caranya dengan seminar, workshop yang dananya bisa didukung dari tunjangan profesi.
“Dirinya akan mengeluarkan peraturan Bupati sebagai paying hukum penggunaan tunjangan untuk peningkatan kualitas guru agar tidak menjadi pungli. Kira kira 5 persen atau 4 persen atau sesuai kesepakatan dari tunjangan profesi,” ungkapnya.
Strategi selanjutnya pendistribusian guru akan dipetakan, terlebih aka nada program E-Distribusi guru dari Kemendikbud. Agar persebarannya merata. Baik yang di kota maupun di daerah pegunungan, pasalnya selama ini guru menumpuk di wilayah kota.
“Saya ingin pelaksanaan e-distribusi kabupaten Rembang tidak ada siapapun yang mengintervensi,” tegasnya.
Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan non PNS juga ditingkatkan. Masa kerja 2011-2015: 200 rb sampai 500 ribu, masa kerja 2010 – 2016 Rp. 300 ribu sampai Rp. 600 ribu, masa kerja lebih dari 2005 Rp.400 rb sampai Rp .800 ribu. Sementara kategori K2: Rp.1,3 juta sampai Rp.1,4 juta.
Yang keempat tentang sistem tata kelola pendidikan, yakni penerapan sistem informasi manajemen pendidikan yang berbasis data Dapodik. Pemkab juga melakukan peningkatan SDM di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, serta dukungan kerangka regulasi yang cukup dan tepat.
Sementara itu Ketua PGRI Rembang, Jumanto menuturkan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka peningkatan profesionalisme guru menghadapi perubahan atau dinamika yang terjadi. Khususnya di dalam mengimplementasikan sistem pendidikan seperti apa yang diinginkan oleh Bupati.
“Kita harus mencari bentuk pendidikan yang mengadopsi kearifan lokal itu yang bagaimana, tidak asal melangkah. Setelah ini nanti akan ada kegiatan- kegiatan yang basisnya per organisasi, APKS (Asosiasi Profesi dan Keahlian Sejenis) inikan gabungan dari MGMP, ada MKKS, nah perwadah itu ada kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya masing- masing,” terangnya.
Selain Bupati Rembang, PGRI juga menghadirkan tiga narasumber lain. Diantaranya Plt. Kepala Dinas Pendidikan Akhsanudin, Ketua APKS Jawa Tengah, Agung Purwoko dan dari Universitas Airlangga Surabaya.
