Pemerintah Kabupaten Rembang terus memperkuat penanganan dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah. Distribusi air bersih kepada masyarakat terdampak dilakukan secara berkelanjutan melalui sinergi pemerintah daerah bersama berbagai pihak.
Hingga pekan kemarin, tercatat sebanyak 13 desa telah mendapatkan dropping air bersih secara rutin. Penyaluran dilakukan secara bergantian dengan melibatkan BPBD, Baznas, PMI maupun pihak lainnya.
Desa-desa tersebut diantaranya Kabongan Kidul dan Gegunung Kulon di Kecamatan Rembang; Pranti dan Pedak di Kecamatan Sulang; Warugunung dan Kedung di Kecamatan Pancur; Pondokrejo di Kecamatan Bulu; Sumber dan Logung di Kecamatan Sumber; Selopuro di Kecamatan Lasem; serta Kalitengah dan Banyuurip di Kecamatan Pancur.
Sekretaris Dinas (Sekdin) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Rembang, M. Luthfi Hakim, mengatakan kebutuhan air bersih dari masyarakat terdampak terus bermunculan sehingga distribusi dilakukan hampir setiap hari.
“Kalau sampai saat ini ada 13 desa yang dropping, dan itu dropping rutin. Pada saat sudah minta ke kita, otomatis kekeringan ini dropping hampir setiap hari. Kita gantian, dari Baznas, dari PMI, dari kita, dari yang lain-lain itu kirim terus,” ujarnya, Senin (28/9).
Untuk memastikan bantuan tepat sasaran, BPBD juga melakukan asesmen terhadap lokasi yang mengajukan permintaan dropping air bersih. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui kondisi riil masyarakat sekaligus memastikan bantuan diberikan kepada wilayah yang benar-benar membutuhkan.
Luthfi menjelaskan, asesmen juga penting karena distribusi bantuan melibatkan lembaga yang menggunakan dana umat. Karena itu, penyalurannya harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Kadang-kadang ada cuma 10 rumah, tapi minta dropping. Itu yang kita antisipasi. Makanya kita asesmen dulu lokasi-lokasi yang membutuhkan dropping,” jelasnya.
Dikatakannya, penanganan kekeringan di Kabupaten Rembang saat ini telah diperkuat dengan penetapan status darurat bencana kekeringan. Penetapan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Rembang.
“Statusnya sudah masuk di darurat kekeringan dan SK daruratnya sudah keluar dari Pak Bupati,” tegas Luthfi.
Dengan status tersebut, penanganan di lapangan terus dilakukan, termasuk memastikan ketersediaan armada untuk mendukung distribusi air bersih kepada masyarakat.
“Di BPBD ada tiga armada ready. Dimungkinkan kita juga menggunakan armada tangki Damkar, tapi tidak bisa semuanya. Tangki semua ada tiga di BPBD, ada tiga di Damkar. Kalau Damkar wajib melekat minimal satu untuk satu paket untuk jaga-jaga kondisi darurat,” katanya.
Selain kesiapan armada, BPBD Rembang juga telah menyiapkan anggaran untuk mendukung kegiatan dropping air bersih. Namun, penggunaannya masih menunggu pembaruan Standar Satuan Harga (SSH).
Pembaruan tersebut diperlukan karena harga satuan sebelumnya sudah tidak sesuai dengan kondisi terkini, terutama adanya kenaikan harga BBM.
“Dulu sekitar Rp250 ribu, sekarang karena BBM naik menjadi sekitar Rp310 ribu atau Rp320 ribu. Kita baru update SSH untuk SIPD supaya bisa diakses,” ungkapnya.
Proses pembaruan SSH tersebut berjalan bersamaan dengan proses APBD Perubahan. Ia berharap SSH terbaru segera diterbitkan sehingga dukungan anggaran dapat segera direalisasikan.
“Insyaallah, semoga segera BPKAD mengeluarkan SSH terbaru biar kita bisa langsung kerjakan,” pungkasnya. (rn/rd/kominfo)
