Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang tengah menyiapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 untuk menghadapi berbagai tantangan strategis dalam pembangunan daerah. Fokus utama mencakup peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka, serta penguatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah.
Wakil Bupati Rembang, Mochammad Hanies Cholil Barro’, menyampaikan hal tersebut dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD 2026 yang berlangsung di aula lantai 4 Gedung Setda Rembang pada Kamis (13/2).
Wabup Hanies menekankan pentingnya penyusunan RKPD yang berbasis hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia berharap program-program yang dirumuskan dapat berorientasi pada data akurat, terukur, dan memiliki skala prioritas yang jelas. Program tersebut juga diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara efektif.
“Sasaran pembangunan daerah mencakup beberapa hal penting, seperti peningkatan akses pendidikan, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pertumbuhan sektor unggulan dan peran investasi terhadap ekonomi daerah. Selain itu, kami juga akan fokus pada kualitas pelayanan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan taraf hidup penduduk miskin,” ungkap Hanies.
Selain itu, Wabup Hanies menyoroti pentingnya peningkatan pemberdayaan gender dan perlindungan anak, serta upaya meningkatkan status desa agar lebih maju dan mandiri. Sasaran ini, menurutnya, telah sejalan dengan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun sebelumnya.
Ia juga mengajak semua pihak untuk memberikan masukan konstruktif dalam forum ini agar RKPD 2026 menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami berharap, proses penyusunan rancangan awal ini menjadi langkah maju bagi kita semua dalam membangun Kabupaten Rembang yang lebih sejahtera dan berdaya saing,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang, Afan Martadi, menjelaskan bahwa forum konsultasi publik ini bertujuan menyampaikan arah kebijakan prioritas pembangunan Kabupaten Rembang pada tahun 2026. Melalui forum ini, diharapkan akan diperoleh masukan yang dapat menyempurnakan rancangan awal RKPD 2026.
“Semoga forum ini memberikan hasil yang efektif dan bermanfaat bagi tujuan pemerintah Kabupaten Rembang, khususnya untuk tahun 2026,” pungkas Afan. (re/rd/kominfo)
