Pemerintah Kabupaten Rembang tengah mendorong pelaksanaan program pembangunan embung partisipatif, sebuah pendekatan kolaboratif antara pemerintah dan petani untuk mendukung ketahanan pangan. Melalui program ini, petani tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembangunan.
Konsep embung partisipatif telah beberapa kali disampaikan oleh Bupati Rembang, Harno, salah satunya saat menanggapi aspirasi kelompok tani yang mengusulkan pembangunan embung di wilayah mereka. Ia menegaskan, keterlibatan petani sangat penting, khususnya dalam hal kesiapan lahan, terutama jika embung direncanakan berada di tanah milik pribadi.
“Kalau hendak membangun embung, tentu harus ada kesepakatan dengan pemilik lahan. Kalau petani siap lahannya, kami dari pemerintah bisa segera menindaklanjuti,” terang Harno beberapa waktu lalu.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang, Agus Iwan, menjelaskan bahwa program ini mulai dilaksanakan dengan skema dukungan berupa penyewaan alat berat oleh pemerintah. Petani cukup menyiapkan lahan dan kebutuhan penunjang lainnya.
“Embung partisipatif ini bentuk sinergi. Kami dari Dinas siap bantu sewa backhoe, sementara petani menyiapkan lahannya,” jelas Agus Iwan, Selasa (22/7).
Lebih lanjut Agus menekankan model kolaboratif ini memiliki potensi efisiensi anggaran yang signifikan. Dibandingkan dengan pembangunan konvensional, program partisipatif bisa menekan biaya hingga 50 persen per unit embung.
“Kalau skema ini berjalan, bisa hemat hingga setengah dari anggaran biasanya. Cukup ajukan permohonan sewa backhoe ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kami akan fasilitasi,” imbuhnya.
Diharapkan, program ini menjadi solusi alternatif dalam memperluas ketersediaan sarana pengairan pertanian, terutama di wilayah yang belum memiliki embung. Selain efisien secara anggaran, pendekatan partisipatif ini juga diharapkan memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab petani terhadap keberlanjutan fasilitas tersebut. (re/rd/kominfo)
