Pemerintah Kabupaten Rembang melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tengah melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data presensi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun 2025 yang terekam dalam sistem presensi kepegawaian.
Data tersebut merupakan hasil pencatatan sistem yang digunakan sebagai instrumen pengawasan internal sebagai bentuk penguatan disiplin ASN.
Diketahui, terdapat sejumlah ASN dengan angka ketidakhadiran yang signifikan sehingga perlu dilakukan pendalaman untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi riil di lapangan.
Plt. Kepala BKD Rembang, Gunari, menyampaikan bahwa data tersebut masih dalam proses verifikasi dan belum menjadi kesimpulan akhir.
“Data ini menjadi dasar awal bagi kami. Saat ini, masih dalam tahap klarifikasi untuk memastikan apakah ketidakhadiran tersebut merupakan pelanggaran disiplin atau terdapat faktor administratif maupun kedinasan,” ujarnya pada Jumat (24/4/2026).
Ia menambahkan, BKD akan melakukan klarifikasi terhadap ASN yang tercatat memiliki angka ketidakhadiran di atas ketentuan. Hasil verifikasi akan menjadi dasar dalam menentukan tindak lanjut sesuai peraturan yang berlaku.
“Jika terbukti melanggar, tentu akan diproses sesuai ketentuan. Di sisi lain, kami juga melakukan pembenahan sistem presensi dan penguatan pengawasan agar ke depan lebih akurat dan akuntabel,” tegasnya.
Ia menegaskan, bahwa penanganan data ketidakhadiran ini menjadi momentum untuk melakukan pembenahan dalam tata kelola kepegawaian, khususnya pada sistem presensi dan mekanisme pengawasan.
Tak hanya itu, penguatan koordinasi antar perangkat daerah juga dilakukan untuk memastikan setiap aktivitas kedinasan ASN tercatat dengan baik dalam sistem.
“Kami di lintas OPD juga telah sepakat bahwa disiplin ASN merupakan aspek penting dalam menjaga kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu, selain penegakan aturan, pembinaan dan pengawasan juga terus diperkuat.” katanya.
Di tengah proses verifikasi yang berlangsung, Pemkab Rembang memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal dan tidak terganggu.
