Pemerintah Kabupaten Rembang menggelar sosialisasi terhadap pengelolaan bantuan dana hibah kepada para calon penerima dalam hal ini para Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan dan Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklahsar) hasil perikaan kelautan di gedung hijau komplek Rumah Dinas Wakil Bupati, Selasa (29/3/2022).
Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang, Sunyoto mengatakan
kegiatan ini bertujuan untuk memberikan arahan atau petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan oleh calon penerima hibah.
Sunyoto menyebut besaran hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang diperuntukkan nelayan yakni Rp. 3,075 milyar. Nominal itu dibagi kepada 36 KUB.
Sedangkan bantuan hibah yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementrian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 1,9 milyar. Besaran tersebut dialokasikan untuk 30 KUB.
“Ini hanya 2022, belum tahun tahun sebelumya. Jadi bantuan untuk nelayan kecil di kabupaten Rembang cukup besar, ” imbuhnya.
Selanjutnya Dari APBD Kabupaten Rembang Rp. 200 juta untuk pembangunan fisik docking. Dana hibah untuk budidaya sebesar Rp.55 juta dialokasikan kepada 2 KUB dan Rp.200 juta dari DAK untuk Balai Benih Ikan Pamotan.
Disebutkan juga bantuan hibah diberikan kepada 4 Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklasar) total Rp.140 juta dari APBD II. Kemudian kepada 2 Poklahsar sebesar Rp. 350 juta bersumber dari DAK dan Rp. 2,2 milyar lebih dari Tugas Pembantuan (TP) untuk Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR).
Sementara itu Bupati Rembang H.Abdul Hafidz mengapresiasi kegiatan sosialisasi ini. Pasalnya bantuan hibah ini tidak boleh dipakai sembarangan, penggunaannya harus dipertanggung jawabkan.
“Tidak sembarangan seperti uang pribadi. Di sinilah letak permasalahan yang harus dipahami. Maka kita hadirkan Inspektorat untuk mendampingi bapak- ibu semua dalam mengelola dana hibah dari pemerintah, ” terangnya.
Ia menuturkan pemerintah terus berupaya mensejahterakan nelayan , seperti memberikan sejumlah bantuan dari berbagai sumber pendanaan.
“Hari ini nelayan, kelompok pengolah hasil nelayan , pembudidaya kemarin kita dengarkan aspirasinya. Kemudian kita tindak lanjuti dengan bantuan dari APBD maupun DAK tentang sumber pembiayaannya. Harapannya rakyat sejahtera, ” ungkapnya.
Bupati menambahkan terkait perikanan kelautan, Pemkab Rembang memperbaiki atau membangun dermaga saja setiap tahunnya tak kurang dari Rp. 10 milyar, di Tasikagung bahkan sampai Rp.35 milyar. Fasilitasi dari pemerintah ini diharapkan ada kontribusi balik dari nelayan. (Mif/Rud/Kominfo)
