Penyaluran pupuk bersubsidi melalui Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) dengan kartu tani disosialisasikan oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah di lantai IV kantor Bupati Rembang, Jum’at (27/1/2017). Melalui SINPI permasalahan kelangkaan dan salah sasaran dalam pendistribusian pupuk yang sering terjadi diklaim bisa teratasi.
Kepala Biro Infrastruktur dan SDA Provinsi Jawa Tengah,Dra Peni Rahayu menjelaskan pemerintah untuk subsidi pupuk di Jawa Tengah dalam satu tahun mengucurkan dana hampir Rp. 5 triliun, untuk itu perlu pengawasan dan kartu tani ini menjadi solusi.
Tahap awal yang akan dilaksanakan adalah pendataan yang valid. Dari data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) masih akan divalidasi lagi.
“Ya memang data awal dari RDKK, cuman saat ini data RDKK banyak yang tidak pas. Pengalaman dari 22 kabupaten / kota itu sebagian besar RDKK banyak yang tidak pas,mungkin ada yang sudah meninggal masih tercatat,kemudian tanahnya ada yang sudah dijual atau diwariskan dan sudah menjadi rumah, tanah bengkok yang penyewanya sudah ganti juga masih tercatat disitu. Kevalidan datanya baru 50 persenan,”ujarnya.
Terkait pendataan, kerjasama dari penyuluh,ketua kelompok tani Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sampai petani diminta untuk menyampaikan data seakurat mungkin. Semua petani yang memiliki atau menggarap lahan maksimal 2 hektar harus dimasukkan.
Di dalam kartu tani, Petani diminta NIK kependudukannya sebagai pedoman data base agar tidak terjadi data ganda. Ke depan data base tersebut akan diintegrasikan dengan data-data subsidi yang lain seperti data raskin.
“Dengan kartu tani petani akan mengetahui berapa jatah pupuk dalam satu tahun yang berhak mereka dapat. Berapa jatah ureanya, PPK sekian, ZA nya sekian,petani mendapatkan jaminan untuk alokasi pupuk tersebut selama satu tahun,”terangnya.
Program kartu tani tersebut bekerja sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI). Kartu tersebut berfungsi layaknya ATM, bisa digunakan untuk membayar telepon dan menabung dengan tanpa ada potongan administrasi,bahkan tidak ada dana minimal atau dana yang mengendap.
Pemprov memiliki target tahap sosialisasi selesai bulan februari, untuk pendataan bulan april. Untuk input ke sistem antara bulan Mei dan Juni , September kartu tani sudah bisa dibagikan.
Peni menambahkan selama pendataan jika ada perubahan data seperti petani tersebut meninggal maka langsung bisa dirubah di dalam sistem tersebut. Begitupun jika ada petani baru, pemerintah juga bisa membuatkan kartu tani baru asal petani tersebut sudah masuk dalam kelompok tani.
Sementara itu Bupati Rembang,H.Abdul Hafidz menekankan kepada jajarannya agar lebih cermat dan teliti saat pendataan petani. Karena selama ini data yang tidak akuratlah yang menyebabkan tidak optimalnya program subsidi dari pemerintah.
“Seperti program raskin jadinya rasto,elpiji 3 kg banyak perusahaan dan peternakan ayam juga pakai. Jadi data ini penting,”tuturnya.
Bupati meminta kepada perusahaan dan distributor sampai petani untuk mendukung program SINPI. Koordinasi pemerintah maupun produsen pupuk dan lainnya harus terjalin dengan baik, sehingga SINPI ini sesuai target pemerintah.
Dalam sosialisasi tersebut hadir seluruh Camat, distributor, pengecer pupuk, sebagian Gapoktan. Sosialisasi tersebut merupakan tahap awal, akan ada sosialisasi lanjutan ke para petani dan lainnya.
