Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang menerapkan layanan One Day Service untuk pengurusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Inovasi ini ditujukan untuk mempercepat proses balik nama sesuai bukti kepemilikan tanah.
Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Rembang, Fery Sumardi, menjelaskan bahwa layanan ini dirancang agar masyarakat dapat mengurus penyesuaian nama dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) sesuai akta tanah secara lebih mudah dan cepat.
“Kita ada inovasi untuk SPPT yang belum atas nama sesuai dengan akta tanah. Kita jalankan program One Day Service,” ungkap Fery saat ditemui di halaman Kantor Bupati, baru-baru ini.
Menurut Fery, masyarakat cukup membawa surat pengantar dari desa, kemudian langsung menuju kantor kecamatan atau kantor BPPKAD. Jika seluruh dokumen telah lengkap, proses penggantian nama bisa diselesaikan dalam satu hari.
“One Day Service pengurusan penggantian nama SPPT ini sudah dilaksanakan di 14 kecamatan. Ke depan, kita juga akan turun langsung ke desa,” tambahnya.
Kasubid Penilaian dan Pelayanan BPPKAD Kabupaten Rembang, Isti Rahayu Handayani, mengungkapkan bahwa timnya baru saja menyelesaikan layanan di tingkat kecamatan pada Selasa lalu. Ke depannya, pelayanan juga menyasar desa-desa dengan jumlah pengajuan terbanyak.
Isti menjelaskan bahwa dalam prosedur reguler, proses balik nama dimulai dari pengajuan wajib pajak ke desa. Selanjutnya, admin desa mengunggah dokumen ke dalam sistem aplikasi untuk diverifikasi oleh BPPKAD.
“Kalau semua dokumen sudah sesuai persyaratan dan diverifikasi, SPPT bisa langsung dicetak lewat BPPKAD. Tapi karena pengajuannya sering kolektif dalam jumlah banyak, prosesnya bisa memakan waktu satu hingga dua hari,” jelas Ira.
“Dengan One Day Service, kami bisa langsung cetak di tempat, lebih cepat dan efisien,” pungkasnya.
Selama pelaksanaan One Day Service selama satu bulan terakhir, tim BPPKAD telah melayani 1.175 pengajuan penyesuaian nama SPPT PBB-P2 berdasarkan bukti kepemilikan tanah. (Mif/Rud/Kominfo)
