Pemerintah Kabupaten Rembang, di tahun 2018, terima piagam opini Wajar Tanpa Pengecualian atau (WTP) dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah, Sulaimansyah, ketika penyerahan opini WTP dan penandatanganan nota kesepahaman antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah dengan Pemkab Rembang, di ruang rapat bupati, hari senin (7/10) kemarin.
Sulaimansyah mengatakan pemberian piagam opini WTP sebagai bentuk apresiasi kepada Kabupaten Rembang atas pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban dari keuangan daerah dengan standar tertinggi.
“Pemerintah pusat sangat mengapresiasi atas pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban dari keuangan daerah dengan standar tertinggi. Opini WTP itu merupakan standar tertinggi pemerintah pusat yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Keuangan memberikan apresiasi, memberikan penghargaan melalui piagam ini, ” imbuhnya
Sulaimansyah menambahkan jika pada tahun-tahun sebelumnya penyerahan penghargaan tahunan itu, diberikan di Jakarta sebagai ibukota negara Republik Indonesia (RI) maka tahun 2019 ini, dilaksanakan berbeda. Karena sesuai instruksi Presiden RI, pemberian penghargaan diberikan langsung ke kabupaten / kota penerima penghargaan sebagai bentuk pendekatan pelayanan kepada daerah.
Ia mengharapkan penghargaan yang sudah diraih agar terus dipertahankan dan ditingkatkan.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz menuturkan kabupaten penghasil garam ini menuju opini WTP dirasa sangat berat. Karena dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama berpuluh-tahun terkendala soal pengelolan aset daerah.
“Opini WTP merupakan sejarah untuk Rembang ini. Untuk menuju ke situ (opini WTP) itu, berat, Pak. Karena di dalam pemeriksaan BPK ini soal aset ini selama berpuluh-puluh tahun tidak memperhatikan lebih detail. Tetapi menuju WTP lebih detail. Selama satu tahun setengah, semua OPD kita tekan supaya aset ini bisa tertata dengan baik. Teradministrasi dengan baik. Kemudian terlacak dengan baik, ” ujarnya.
Selain itu beratnya memperoleh WTP menurut Bupati karena kabupaten Rembang merupakan daerah perbatasan. Pasalnya, kabupaten Rembang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur. Biasanya daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal.
