Sektor peternakan sapi di Kabupaten Rembang terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan 2026, populasi sapi di daerah ini diperkirakan mencapai sekitar 100 ribu ekor. Capaian tersebut ditopang oleh program inseminasi buatan (IB) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto, menyampaikan bahwa program inseminasi buatan menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas ternak sapi. Dari sekitar 60 ribu dosis IB yang diberikan kepada peternak, setiap tahunnya lahir sekitar 30 ribu pedet hasil bibit unggul.
“Total inseminasi buatan sekitar 60 ribu dosis dan setiap tahun lahir sekitar 30 ribu pedet hasil bibit unggul,” ujar Agus saat Sarasehan Petani Tembakau dan Serah Terima Alsintan bersama anggota DPR RI Firman Subagyo di halaman Kantor Dintanpan Kabupaten Rembang, Selasa (7/7).
Menurut Agus, kualitas bibit sapi yang dihasilkan peternak Rembang cukup baik dan memiliki daya saing tinggi. Bahkan, bibit sapi dari Rembang banyak diminati oleh daerah lain sehingga menjadi salah satu potensi unggulan sektor peternakan daerah.
“Ini sebenarnya potensi yang sangat besar bagi Rembang karena kita menghasilkan bibit-bibit unggul. Namun sebagian besar justru berkembang di luar daerah,” katanya.
Selain peningkatan populasi, Pemkab Rembang juga terus memperkuat upaya menjaga kesehatan ternak. Salah satunya melalui program vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang dilakukan secara intensif di berbagai wilayah.
“Vaksinasi PMK kita termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah. Insyaallah kondisi ternak di Rembang aman dari PMK,” ungkap Agus.
Meski demikian, pengembangan sektor peternakan masih menghadapi tantangan pada aspek hilirisasi. Saat ini Kabupaten Rembang belum memiliki rumah potong hewan (RPH) yang representatif serta fasilitas rantai dingin (cold chain) yang memadai untuk mendukung distribusi produk daging secara lebih luas.
“Kendalanya kita belum memiliki RPH yang representatif dan rantai dingin yang layak sehingga belum bisa mengirim produk daging ke luar daerah secara optimal,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, mendorong Pemkab Rembang segera mengajukan proposal pembangunan rumah potong hewan (RPH) melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menurut Firman, peluang penganggaran pembangunan RPH pada tahun 2027 terbuka lebar. la meminta Dintanpan Kabupaten Rembang segera menyiapkan usulan resmi agar dapat ia kawal hingga tingkat kementerian.
“Rumah potong hewan tahun 2027 itu ada anggaran. Tetapi tolong membuat pengusulan melalui DAK. Nanti Pak Bupati tanda tangan, setelah sampai di Jakarta kirimkan salinannya ke saya, akan saya kawal,” ujar Firman.
la mengaku telah berkomunikasi dengan jajaran Kementerian Pertanian terkait kebutuhan RPH di daerah. Menurutnya, pemerintah pusat siap memberikan dukungan sepanjang usulan dari daerah diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kalau ada pengajuan dari daerah, saya akan setujui. Jadi secara kebijakan sudah saya bicarakan dan berpeluang dialokasikan pada 2027. Sekarang tergantung kesiapan daerah dalam mengajukan usulan,” katanya.
Firman menilai keberadaan RPH yang representatif akan menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan industri peternakan sapi di Kabupaten Rembang. Selain mendukung pemotongan hewan yang memenuhi standar, fasilitas tersebut juga dapat memperkuat hilirisasi produk peternakan dan membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi peternak lokal. (re/rd/kominfo)
