Ada sekira 30 ribu Kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang telah dinonaktifkan. Terkait hal itu Bupati Rembang H.Abdul Hafidz memiliki kebijakan untuk membantu mereka menggratiskan biaya pengobatan di rumah sakit.
Bupati Hafidz saat kegiatan Ngopi Gayeng di pendapa Museum Raden Ayu Kartini baru – baru ini menuturkan selama ini jika warga yang terdaftar ke dalam BPJS namun sudah dinonaktifkan, Pemkab Rembang masih bisa memback up biaya pengobatannya. Setiap hari rata- rata 2 sampai 5 pasien di rumah sakit dibebaskan biaya perawatannya.
“Kalau di Rembang pemerintah daerah back up. Pokoknya yang punya BPJS non aktif di rumah sakit Rembang langsung dibebaskan biaya, ini solusi. Kami setiap hari 2, 3, 5 orang minta biaya rumah sakit dibebaskan, ” ujarnya.
Namun demikian Bupati yang berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal ini menegaskan bahwa pasien yang dibebaskan biaya perawatannya yakni mereka yang benar- benar warga miskin.
“Tapi syaratnya harus ada surat pernyataan dari Kepala Desa bahwa orang ini benar- benar miskin dan masuk data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial ). Kalau tidak saya nanti dibohongi, orang kaya bisa minta gratis juga,” terangnya.
Kepala Daerah asal Pamotan itu menjelaskan bahwa adanya kartu BPJS yang dinonaktifkan ini merupakan imbas dari perbaikan data dari Kementerian Sosial. Permasalahan ini juga terjadi pada data program- program bantuan yang lain.
“Di BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) juga sama. Kementerian sosial ingin semua tertib, sehingga huruf kurang satu juga dicoret, NIK nya tidak sesuai dicoret.”
Lebih lanjut Bupati mengungkapkan sepanjang permasalahan dikomunikasikan, maka dipastikan akan ditemukan solusi.
“Namun terkadang masalahnya belum dikomunikasikan langsung posting di medsos bilang pemerintah mbodoni (membohongi-red) aku punya kartu tapi tidak keluar uangnya. Karena memang ada permasalahan yang ini harus dikomunikasikan, nah di forum ini ( Ngopi Gayeng dan berbagai kanal aduan ) bisa menjembatani persoalan semacam ini, ” tandasnya. (Mif/Rud/Kominfo)
