Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Rembang meluncurkan program Samsat at School sebagai upaya mendekatkan layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sekaligus meningkatkan kesadaran pajak di kalangan pelajar dan masyarakat. Program tersebut diluncurkan di Ruang Pertemuan Lantai 2 SMA Negeri 2 Rembang, Kamis (13/8).
Peluncuran program ini merupakan bentuk sinergi antara UPPD Rembang dengan dunia pendidikan dalam mendukung optimalisasi penerimaan daerah sekaligus membangun budaya tertib administrasi dan kepatuhan pajak sejak usia sekolah.
Kepala UPPD Rembang, Hadi Jatmiko, menyampaikan bahwa tingginya jumlah pelajar pengguna kendaraan bermotor menjadi salah satu pertimbangan lahirnya program tersebut. Berdasarkan data dan perkembangan penggunaan kendaraan oleh pelajar, sekolah dinilai menjadi lokasi strategis untuk mendekatkan layanan Samsat kepada masyarakat.
“Melalui program Samsat at School ini kami ingin melakukan pendekatan langsung kepada pengguna kendaraan. Tidak hanya kepada pemilik kendaraan, tetapi juga kepada para pelajar sebagai pengguna yang nantinya dapat menjadi jembatan informasi kepada orang tua,” ujarnya.
Hadi menjelaskan, terdapat tiga kegiatan utama dalam program tersebut. Pertama, pembentukan titik layanan pembayaran pajak kendaraan di sekolah yang dapat dimanfaatkan oleh guru, tenaga kependidikan, maupun orang tua siswa. Kedua, pendataan kendaraan yang digunakan di lingkungan sekolah untuk membantu penyampaian informasi terkait kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Ketiga, kegiatan edukasi dan sosialisasi secara berkala mengenai pentingnya pajak kendaraan bermotor.
Menurutnya, program ini akan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan pembayaran pajak tanpa harus datang ke kantor atau titik layanan konvensional.
“Orang tua cukup menitipkan STNK dan dokumen yang diperlukan melalui anaknya di sekolah. Setelah diproses petugas, dokumen dapat diambil kembali tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Ini bentuk pelayanan yang lebih dekat, mudah, dan efisien,” jelasnya.
Selain aspek pelayanan, program tersebut juga diarahkan untuk membangun karakter generasi muda melalui edukasi mengenai pentingnya pajak sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah.
Menurutnya, inovasi pelayanan publik tidak selalu harus berupa perubahan besar, tetapi dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Inovasi seperti ini menjadi salah satu bentuk upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak,” katanya.
Sri Nurjanti menegaskan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang manfaatnya akan kembali kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
“Optimalisasi pendapatan daerah bukan semata-mata meningkatkan penerimaan, tetapi juga membangun karakter masyarakat agar menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan memiliki kepedulian terhadap pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan optimalisasi pendapatan daerah memerlukan dukungan dan kolaborasi dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia pendidikan, hingga masyarakat.
Melalui program Samsat at School, diharapkan terbangun budaya tertib pajak di lingkungan pendidikan sekaligus memperluas akses layanan pembayaran pajak kendaraan bagi masyarakat.
Ke depan, program ini direncanakan untuk diperluas ke sekolah-sekolah lainnya di Kabupaten Rembang sebagai bagian dari upaya peningkatan pelayanan publik dan optimalisasi pendapatan daerah. (re/rd/kominfo)
