Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rembang melakukan pembinaan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima (PKL) serta pelaku usaha coffee street yang menggunakan trotoar dan bahu jalan. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketertiban umum, keselamatan pengguna jalan, serta memastikan fasilitas publik dapat dimanfaatkan sesuai fungsinya.
Kasi Penindakan Satpol PP Kabupaten Rembang, Karnen, mengatakan penertiban dilakukan berdasarkan hasil pengawasan dan pemantauan bersama organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait, di antaranya Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM serta Dinas Perhubungan.
“Keberadaan PKL dan coffee street saat ini semakin marak dan kurang tertata. Hal tersebut sudah menjadi catatan kami untuk ditindaklanjuti, terlebih ada perhatian dari Pemkab Rembang serta aduan masyarakat melalui kanal pengaduan milik pemerintah kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,” jelasnya.
Menurut Karnen, salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penggunaan trotoar dan bahu jalan untuk aktivitas usaha. Selain mengurangi fungsi fasilitas umum, kondisi tersebut juga berpotensi mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Permasalahannya, mereka menempati trotoar dan bahu jalan yang seharusnya tidak diperbolehkan. Bahkan, ada tempat usaha PKL maupun usaha kopi yang menggunakan ruang terlalu lebar hingga melewati batas, sehingga mengganggu ketertiban umum,” ungkapnya.
Penertiban dilakukan di sejumlah ruas jalan, meliputi Jalan Kartini, Jalan Sutomo, dan Jalan HOS Cokroaminoto. Kegiatan tersebut melibatkan OPD dan instansi terkait untuk memberikan pembinaan sekaligus menindaklanjuti pelanggaran yang ditemukan.
Satpol PP menegaskan bahwa penertiban bukan bertujuan melarang masyarakat menjalankan aktivitas perdagangan. Para pelaku usaha tetap dapat berjualan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku dan tidak menggunakan fasilitas umum yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
“Kami tidak melarang masyarakat berjualan, hanya meminta mereka mematuhi aturan yang ada. Ada Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, kemudian Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang PKL, serta ketentuan dari Dinas Perhubungan terkait lalu lintas. Semua harus dipatuhi,” tegasnya.
Dalam pelaksanaannya, petugas terlebih dahulu memberikan sosialisasi, surat imbauan, dan surat pernyataan kepada para pelaku usaha. Mereka diminta menyesuaikan penggunaan tempat usaha agar lebih tertata dan tidak memanfaatkan fasilitas umum yang dilarang.
“Alhamdulillah, para pedagang bisa menerima. Kami memberikan sosialisasi sekaligus meminta mereka mengondisikan dan menertibkan pelanggaran yang ada,” tambahnya.
Melalui pembinaan dan penertiban tersebut, Satpol PP berharap aktivitas PKL dan coffee street di Kabupaten Rembang tetap dapat berjalan dengan tertib tanpa mengganggu keselamatan pengguna jalan maupun hak masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas publik.
Tokoh masyarakat Didik Kundiantoro yang juga pecinta kopi mendukung penertiban pedagang yang menggunakan bahu jalan. Yang terpenting, mereka masih diperbolehkan berjualan.
“Ya memang harus ditertibkan soalnya itu jalan umum, apalagi namanya orang berkendara ya, kita tidak ingin hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti kecelakaan. Jualan ya jualan, mungkin bisa di trotoar, meskipun sebenarnya juga tidak boleh, namun masih ada rasa kemanusiaan,” ungkapnya.
Melalui pembinaan dan penertiban tersebut, Harapannya aktivitas PKL dan coffee street di Kabupaten Rembang tetap dapat berjalan tanpa mengganggu ketertiban umum,keselamatan pengguna jalanmaupun hak masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas publik. (Mif/rd/Kominfo)
