Peringatan Hari Kartini 2026 di Kabupaten Rembang diisi dengan talkshow bertajuk “Kartini Menginspirasi: Berjiwa Independen, Teguh Berintegritas” yang digelar di Pendopo Museum RA Kartini, Senin (20/4). Kegiatan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional dan daerah, serta diikuti ratusan peserta baik secara langsung maupun daring.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang, Fahrudin, saat membacakan sambutan Bupati Rembang menegaskan bahwa semangat Kartini tidak hanya sebatas emansipasi perempuan, tetapi juga tentang keberanian berpikir maju, mandiri, dan menjunjung tinggi integritas.
“Tema ini sangat relevan sebagai pengingat bagi kita semua akan pentingnya membangun karakter perempuan yang mandiri, kuat, dan berlandaskan nilai-nilai kejujuran,” ujarnya.
Ia menyampaikan, perempuan yang independen adalah mereka yang mampu berdiri di atas kemampuan sendiri, sementara integritas menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, perempuan di Rembang telah menunjukkan peran strategis di berbagai sektor.
“Di wilayah pesisir, perempuan turut mengolah hasil laut dan mendukung ekonomi keluarga. Di pedesaan, perempuan aktif dalam pertanian, kerajinan, serta usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal,” katanya.
Fahrudin menambahkan, keberagaman budaya dan latar belakang sosial masyarakat Rembang justru menjadi kekuatan yang memperkuat nilai gotong royong dan toleransi. Ia berharap melalui kegiatan tersebut lahir inspirasi bagi perempuan, khususnya generasi muda, untuk terus mengembangkan potensi diri dan memperkuat integritas.
“Tantangan ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan perempuan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga memiliki karakter kuat dan berdaya saing,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Dewan Audit merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sofia Watimena, menyampaikan bahwa pemilihan Rembang sebagai lokasi kegiatan bertujuan untuk menghadirkan kembali semangat perjuangan RA Kartini secara lebih nyata.
“Biasanya kegiatan dilakukan secara daring di Jakarta, namun tahun ini kita hadir langsung di tempat bersejarah agar bisa lebih menghayati gagasan emansipasi perempuan yang visioner,” ujarnya.
Ia menyebutkan, kegiatan ini juga disinergikan dengan program strategis daerah, seperti lomba inovasi desa dengan tiga kategori utama, yakni pemberdayaan ekonomi, literasi keuangan, dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, sejumlah UMKM lokal turut dilibatkan dalam mendukung perekonomian daerah.
“Kami berharap apa yang didiskusikan hari ini dapat menginspirasi seluruh peserta untuk berkontribusi lebih besar dalam pembangunan,” katanya.
Watimena juga menyoroti peran perempuan dalam pembangunan nasional. Ia menyebut, perempuan mencakup hampir separuh populasi Indonesia dengan partisipasi angkatan kerja sekitar 57 persen, termasuk dalam aparatur sipil negara. Namun demikian, perempuan masih menghadapi berbagai tantangan.
“Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan peran perempuan belum sepenuhnya diiringi dengan sistem dukungan yang memadai,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, melalui sambungan virtual menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi kepercayaan publik. Menurutnya, tantangan integritas sering muncul dalam bentuk konflik kepentingan yang tidak selalu terlihat jelas.
“Konflik kepentingan sering hadir secara samar ketika keputusan publik dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau relasi tertentu. Dari sinilah banyak penyimpangan bermula,” tegasnya.
Rini juga mengingatkan bahwa integritas harus dibangun sebagai sistem, bukan hanya bergantung pada niat individu. Ia menyebut, indeks integritas nasional masih berada di angka 72,3, yang menunjukkan perlunya penguatan berkelanjutan.
“Persoalan integritas tidak selalu dimulai dari pelanggaran besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dibiarkan,” ujarnya.
Melalui sambungan yang sama, Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Amurwani Dwi Lestari Ningsih, menyoroti tantangan perempuan di era modern, baik di ruang publik maupun digital.
Ia menilai, perempuan harus dipandang sebagai subjek pembangunan dan agen perubahan. Dengan dukungan lingkungan yang inklusif, perempuan dapat berperan lebih besar dalam pengambilan keputusan.
“Perempuan bukan hanya objek pembangunan, tetapi juga agent of change yang mampu memengaruhi arah kebijakan dan pembangunan,” pungkasnya. (re/rd/kominfo)
