Pemerintah Kabupaten Rembang mengusulkan peningkatan modal dasar PT BPR Bank Rembang dari Rp25 miliar menjadi Rp100 miliar. Usulan tersebut menjadi bagian dari penyesuaian regulasi perbankan sekaligus upaya memperkuat peran bank daerah dalam mendukung perekonomian dan pembiayaan sektor produktif.
Hal itu disampaikan Bupati Rembang, Harno, dalam Rapat Paripurna I DPRD Kabupaten Rembang dengan agenda pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Non-APBD tentang perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2019, Senin (9/11/2026).
Harno menjelaskan, perubahan Perda tersebut merupakan tindak lanjut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta POJK Nomor 7 Tahun 2024. Salah satu penyesuaiannya adalah perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
Menurutnya, peningkatan modal dasar menjadi Rp100 miliar merupakan bagian dari rencana penguatan kelembagaan dan permodalan Bank Rembang. Namun, penyertaan modal oleh pemerintah daerah akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan prioritas pembangunan.
“Pemerintah daerah sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian dan asas kemampuan keuangan daerah dalam pemenuhan modal disetor. Penyertaan modal dilaksanakan dengan memperhatikan rencana bisnis dan analisis investasi,” terangnya.
Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik (KAP) Tahun 2025, Bank Rembang memiliki modal disetor Rp12,3 miliar, total aset Rp213,60 miliar, dan laba bersih Rp874,85 juta. Rasio kecukupan modal (CAR) tercatat 17,50 persen, sedangkan rasio kredit bermasalah atau NPL gross sebesar 29,21 persen dan NPL net 25,85 persen. Tingkat kesehatan bank berdasarkan hasil audit tersebut berada pada peringkat 2 atau kategori sehat.
Pemkab Rembang juga mendorong manajemen Bank Rembang menetapkan target peningkatan laba bersih rata-rata 10–15 persen per tahun, menekan NPL di bawah 5 persen, meningkatkan kontribusi dividen terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta memperluas layanan dan digitalisasi perbankan.
Selain itu, rancangan perubahan Perda membuka kemungkinan penguatan modal melalui hibah yang sah sesuai ketentuan. Pengawasan terhadap Bank Rembang juga dilakukan melalui mekanisme internal dan eksternal, termasuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta auditor independen.
Dalam rapat tersebut, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melalui Abdul Mu’id menyatakan dapat menerima Raperda untuk dibahas lebih lanjut. Sementara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Maslichan mendukung penyesuaian regulasi dan penguatan permodalan, dengan catatan agar tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
PKB mengingatkan agar kebijakan penguatan modal tidak mengurangi ruang anggaran untuk kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya.
Raperda perubahan atas Perda Nomor 4 Tahun 2019 selanjutnya dibahas oleh panitia khusus (pansus) yang terdiri atas 15 anggota DPRD sebelum diproses menuju persetujuan menjadi Perda. (re/rd/kominfo)
