Pemerintah Kabupaten Rembang merangkul seluruh perwakilan masyarakat untuk aktif menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023. Dengan menjaring ide, gagasan atau masukan dari berbagai komponen masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik.
Hal itu disampaikan Bupati Rembang H.Abdul Hafidz saat memberikan sambutan di Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan di Museum, Kamis (27/1/2022).
Dalam forum yang digagas oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Rembang itu melibatkan banyak pihak. Diantaranya DPRD dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), asosiasi pekerja, akademisi, forum anak, forum Disabilitas, dunia usaha, Kepala Desa dan berbagai pihak lainnya.
Bupati Hafidz menegaskan bahwa Anggaran Belanja Pendapatan Daerah (APBD) ini adalah milik bersama. Bukan APBD milik pemerintah atau OPD saja.
“APBD Rembang yang mencerminkan bagaimana pembangunan di semua sektor ini dilakukan secara berkeadilan, tanpa memandang latar belakang. Betul- betul semua keinginan masyarakat ini bisa terakomodir ke dalam perencanaan dan ketetapan APBD, ” tuturnya.
Bupati mengajak semua yang hadir memiliki niat yang sama, yakni Rembang lebih maju. Seperti diketahui kemiskinan di Rembang naik 0,2 persen di tahun 2021, dari 15,6 menjadi 15, 8 persen.
“Untuk itu semua program dan aksi yang kita lakukan semua mengerucut ke menurunkan angka kemiskinan.”
Dikatakan Bupati ide gagasan yang muncul, nantinya akan disaring sesuai skala prioritas agar dimana gagasan yang ada tidak melenceng dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) dan visi misi Bupati dan Wakil Bupati 2020 sampai 2026.
ForumKonsultasi Publik RKPD 2023 ini juga disiarkan langsung di akun youtube pemerintah kabupaten Rembang dan akun youtube Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang serta Facebook Bappeda Rembang.(Mif/Rud/Kominfo)
