Angka kemiskinan di wilayah Kabupaten Rembang diperkirakan turun satu persen pada periode 2018 ini. Hal tersebut tak lepas dari upaya Pemkab dengan sejumlah programnya.
Wakil Bupati Rembang H Bayu Andriyanto yang menjabat sebagai Ketua Program penurunan kemiskinan saat berziarah ke makam Raden Ayu (RA) Kartini dalam rangka hari pahlawan mengatakan, ia memperkirakan angka kemiskinan tahun ini turun cukup signifikan. Yaitu 1 persen, sementara targetnya adalah 1,5 persen.
Ia menyadari untuk mengatasi kemiskinan tidak mudah, oleh karenannya pihaknya mengajak serta semua pihak menjadi satu bagian untuk menurunkan kemiskinan.
“Kemiskinan di Kabupaten Rembang perkembangannya signifikan, perkembangannya hampir 1 persen. Selama ini perkembangan kita minta 1,5 persen itu tidak mungkin karena itu banyak komponen, tapi ini komponennya sudah kita gabung untuk menjadi satu bagian. Mungkin nanti tahun 2018 penurunannya nanti itu tidak lagi di peringkat ke lima tapi naik satu sampai dua trap. Tidak bisa kita sampaikan hari ini, nanti akan kita sampaikan di akhir tahun,” jelasnya.
Lebih lanjut Wabup mengungkapkan berbicara angka kemiskinan di Rembang , variablenya banyak. Ia meminta BPS untuk menyajikan data yang rinci, agar dapat diselesaikan oleh segenap komponen mulai dari Pemkab, hingga pemerintah desa, baik menggunakan program PKH, CSR, dan Dana Desa.
“Kalau angka kemiskinan fariablenya banyak, bahkan BPS sudah sampaikan saya meminta juga, kita tau secara global kemiskinan kita, tapi secara detailnya harus kita kroyok bersama. Kita tidak bisa menunjukkan satu persatu Maslah tempatnya dimana. Yang kita inginkan adalah sebenarnya ketika kita dudukkan RPJMD dengan data presentase yang ada kita ingin menyasar langsung program yang ada. Baik PKH, RTLH, CSR dengan pihak ketiga, bahkan kita membuat program baru yaitu lanjut usia terlantar yang harus kita selesaikan. Cuman kalau berbicara presentase harapan kita ini harus keluar keluar presentase berapa persen. Kita tidak mau ini disain saja.” tambahnya.
Maka dengan semangat hari pahlawan marilah kita melakukan yang bersifat nasionalisme dan kepedulian, salah satunya untuk wilayah kita di Kabupaten Rembang, karena pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri tanpa melibatkan semua pihak untuk mengatasi kemiskinan.
“Jadi kita melihat kondisi hari ini ketika kemiskinan itu diambil dari segi pendapatan katakanlah UMR – IMK kita, katakanlah pendapatan kita harus Rp 1,5 juta. Terus kalau orang bekerja tidak mendekati itu, apakah dikatakan miskin. Kalau bangunan sudah nyaman, harapan kita masyarakat ini terhindar dari segala bentuk penyakit, dan segala macem terbina lingkungan yang nyaman, la ini makanya kita berharap dengan bangunan tidak layak huni kita kita sudah membuat Perbub yaitu satu desa 10 rumah dari APBD dan Banprov.” pungkasnya.
