Bupati Rembang H.Abdul Hafidz, S.Pd.I dan Wakil Bupati Rembang H.Bayu Andriyanto, SE berdialog dengan masyarakat di wilayah Kecamatan Sluke, Selasa (6/11/2018) Kegiatan yang dikemas dalam Dinamika Pembangunan itu dilaksanakan di Pendapa Kecamatan Sluke.
Dalam kegiatan tersebut kurang tepatnya sasaran atau penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menjadi salah satu perhatian. Sejumlah Tokoh Masyarakat, Kepala Desa dan BPD meminta agar data penerima manfaat BPNT bisa direvisi.
Menanggapi hal tersebut Bupati menegaskan data Keluarga Penerima Manfaat (BPNT) berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), bukan dari Pemkab Rembang. Di tahun 2018 lalu, Bupati meminta BPS selaku lembaga negara yang diberi kewenangan untuk melakukan pendataan agar melakukan koordinasi dengan Pemkab.
“Akhirnya muncul dan kami teruskan ke Kepala Desa. Supaya data kemiskinan dirembug di tingkat mulai RT, di RT disusun datanya, kemudian dikumpulkan di desa jadi database desa, kemudian dikumpulkan semua menjadi database kabupaten. Ini yang akan kami sampaikan untuk memperbaiki data melalui Pak Gubernur untuk dimasukkan ke database kementrian sosial, yang mana sudah saya sampaikan keluhan terkait BPNT saat teleconference beberapa waktu lalu di acara Bursa Inovasi desa di hadapan seluruh Kades,” ungkapnya.
Di wilayah Kecamatan Sluke, BPNT sudah dibagikan 100 persen. Bupati meminta agar sementara program BPNT bisa jalan terlebih dahulu, sambil akan terus diperbaiki data penerimanya.
“Perubahan data bisa dilakukan saat update data enam bulanan, dulu tiga tahun sekarang enam bulan. Jadi kalau kita sudah punya database melalui data SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu) itu akan kami segera serahkan ke Pak Gubernur yang nanti akan dilanjutkan ke kementrian sosial,” jelasnya.
Terkait kuota, tentu tidak dapat mengakomodir semuanya. Untuk mengatasi keterbatasan kuota, pihak desa diharapkan bisa meranking warga miskin sesuai tingkat yang paling sangat membutuhkan.
“Masing-masing desa kalau bisa meranking satu dua sampai pol, misalnya kuota desa Jatisari kuotanya 50 padahal ada 70 data warga miskin. Nah dengan adanya ranking tersebut tinggal memasukkan ranking satu sampai 50, jadi saya mohon kumpulkan data dari desa-desa di Sluke agar kita kumpulkan menjadi database kabupaten,” terangnya.
Wakil Bupati H. Bayu Andriyanto menambahkan ketidakakuratan data penerima BPNT tidak hanya dialami di kecamatan Sluke saja, melainkan di Kecamatan lainnya. Untuk itu semuanya diharapkan dapat memahaminya.
“Terkait teknis dilapangan untuk verifikasi data, saya ijin ke Pak Bupati akan masuk dengan dinas terkait dan kepala desa untuk mencocokkan data,” tandasnya.
