Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang resmi meluncurkan integrasi aplikasi SiPARI (Sistem Informasi Pelayanan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan) dengan XStar milik BPH Migas. Kegiatan launching berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Jumat (26/9).
Integrasi ini diharapkan mampu meningkatkan pengawasan sekaligus meminimalkan potensi penyalahgunaan. Surat rekomendasi kebutuhan bahan bakar bagi nelayan yang diterbitkan melalui aplikasi SiPARI–XStar kini dilengkapi dengan barcode, sehingga dapat diverifikasi langsung di SPBU maupun SPBN.
Langkah tersebut menjadi bukti komitmen Pemkab Rembang dalam meningkatkan kualitas pelayanan, mendorong pemberdayaan pelaku usaha, serta menjaga keberlanjutan sektor kelautan dan perikanan.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dinlutkan) Kabupaten Rembang, Mochamad Sofyan Cholid, menjelaskan bahwa aplikasi SiPARI pertama kali diluncurkan Pemkab pada 2022. Salah satu fitur utamanya adalah pelayanan surat rekomendasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bagi pelaku usaha perikanan.
“Pada 2023, BPH Migas merilis aplikasi XStar yang digunakan untuk menerbitkan surat rekomendasi. Karena kami sudah memiliki basis aplikasi yang serupa, maka kita berkomunikasi dengan BPH Migas untuk mengintegrasikan kedua aplikasi ini,” terangnya.
Ia menambahkan, proses integrasi memakan waktu sekitar satu tahun sejak 2024. Kabupaten Rembang menjadi daerah kedua di Indonesia yang berhasil melakukan integrasi dengan XStar setelah Jepara. Dengan adanya integrasi ini, penerbitan surat rekomendasi BBM diharapkan lebih efisien dan akurat.
“Kami berterima kasih kepada BPH Migas sudah menyetujui integrasi aplikasi SiPARI dengan XStar. Sehingga penerbitan surat rekomendasi BBM dapat dilakukan secara efisien sesuai data yang terverifikasi dan meminimalkan potensi penyalahgunaan subsidi,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Rembang, Harno, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan integrasi tersebut. Ia berharap pemanfaatan aplikasi digital semakin meningkatkan pelayanan sekaligus mendukung produktivitas nelayan dan pelaku usaha perikanan.
“Kami berharap inovasi digital ini dapat menjadi sarana pemberdayaan, sehingga nelayan dan pelaku usaha perikanan semakin produktif serta terlindungi dari potensi penyalahgunaan subsidi,” tandasnya. (re/rd/kominfo)
