Pemerintah Kabupaten Rembang terus mendorong penguatan budaya donor darah di tengah masyarakat guna menjaga ketersediaan stok darah tetap aman dan berkelanjutan, terutama pada momentum-momentum besar.
Wakil Bupati Rembang, Mochamad Hanies Cholil Barro’, menyampaikan bahwa kebutuhan darah di Kabupaten Rembang masih memerlukan perhatian bersama. Ia menilai, kesadaran masyarakat untuk rutin mendonorkan darah perlu terus ditingkatkan agar tidak terjadi kekurangan stok pada waktu-waktu tertentu.
“Kami melihat soal ketersediaan darah ini masih perlu dipompa lagi. Terutama pada momentum Ramadan dan Lebaran kemarin, sempat ada kekhawatiran karena laporan stok menipis, khususnya golongan darah B,” ujarnya saat rapat koordinasi PMI di aula PMI, Senin (6/4).
Wabup Hanies yang juga Ketua Dewan Kehormatan PMI Kabupaten Rembang menegaskan, upaya meningkatkan stok darah tidak bisa hanya mengandalkan kegiatan sesaat, tetapi harus dibangun sebagai budaya di tengah masyarakat. Dengan demikian, ketersediaan darah dapat terjaga secara berkelanjutan tanpa harus menunggu kondisi darurat.
“Ini harus benar-benar dipompa. Membudayakan donor darah itu penting. Jangan menunggu stok tipis baru panik. Kalau ini jadi budaya, kita punya stok yang berkelanjutan. Setetes darah bisa menyelamatkan nyawa sesama,” tegasnya.
Ia menambahkan, sejumlah kecamatan sebenarnya telah mulai menggelar kegiatan donor darah secara rutin. Namun, langkah tersebut dinilai masih perlu diperluas agar lebih masif dan mampu melibatkan lebih banyak elemen masyarakat.
Lebih lanjut, Hanies berharap pada momentum besar seperti Ramadan, Lebaran, maupun Natal dan Tahun Baru ke depan, ketersediaan darah dapat lebih terjaga sehingga pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak terganggu.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya pengelolaan organisasi yang semakin modern. Hanies mendorong penerapan digitalisasi dalam pengelolaan organisasi dan keuangan agar lebih transparan dan akuntabel.
“Pengelolaan berbasis digitalisasi ini harus terus dikembangkan. Transparansi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena apa yang dikelola ini untuk kepentingan sosial. Publikasi juga harus dilakukan secara masif. Meskipun sejauh ini sudah cukup baik, tapi masih ada yang perlu ditingkatkan,” pungkasnya. (re/rd/kominfo)
