Pemerintah Kabupaten Rembang

Wabup Hanies: Sekolah Siaga Kependudukan Siapkan Generasi Menuju Indonesia Emas 2045

filter: 0; fileterIntensity: 0.000000; filterMask: 0; captureOrientation: 0; hdrForward: 0; shaking: 0.006302; highlight: 1; motionR: 0; algolist: 0; multi-frame: 1; brp_mask: 0; brp_del_th: 0.0000,0.0000; brp_del_sen: 0.0000,0.0000; delta:1; bokeh:1; ispap:1; papproctime: 2026:10:05 09:34:24; module: photo;hw-remosaic: false;touch: (-1.0, -1.0);sceneMode: 2621440;cct_value: 0;AI_Scene: (13, 0);aec_lux: 193.4797;aec_lux_index: 0;albedo: ;confidence: ;motionLevel: 0;weatherinfo: weather:null, icon:null, weatherInfo:100;temperature: 39;zeissColor: bright;

Pemerintah Kabupaten Rembang terus mendorong penguatan pendidikan kependudukan di lingkungan sekolah. Salah satunya melalui pencanangan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di SMP Negeri 5 Rembang.

Pencanangan dilakukan bersamaan dengan peringatan HUT ke-34 SMP Negeri 5 Rembang di lapangan sekolah setempat, Senin (5/10/2026).

Wakil Bupati Rembang Mochamad Hanies Cholil Barro’ mengatakan, SSK bukan sekadar tambahan materi pembelajaran. Program tersebut memiliki misi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda yang berkualitas.

“Ini cukup penting karena bukan hanya sekadar penambahan pelajaran di sekolah, tapi ini punya misi jangka panjang untuk menyiapkan generasi muda yang lebih bermutu,” ujarnya.

Menurut Hanies, pendidikan kependudukan perlu diberikan sejak usia sekolah. Para siswa saat ini nantinya akan memasuki usia produktif dan menjadi bagian penting dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

“Anak-anak kita yang ada di depan ini, 2045 nanti atau sekitar 20 tahun yang akan datang, ini sudah menjadi usia yang benar-benar produktif. Siap menjadi orang, menjadi pemimpin, menjadi apa saja yang lebih baik lagi. Jadi mesti kita siapkan sejak dini, sejak dari sekarang,” katanya.

Hanies menyampaikan, penerapan SSK di Kabupaten Rembang perlu terus diperluas. Sebelum SMP Negeri 5 Rembang, program tersebut telah diterapkan di SMP Negeri 2 Rembang dan MAN 1 Rembang.

“Ini sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat sejak 2020. Artinya sudah enam tahun yang lalu. Kabupaten Rembang ini baru ada dua. Artinya kita sudah lumayan ketinggalan dari kabupaten-kabupaten lain,” jelasnya.

Materi dalam SSK mencakup berbagai isu yang berkaitan dengan pembangunan kualitas generasi muda, antara lain pencegahan stunting, pernikahan dini, hingga perundungan.

“Terutama pencegahan stunting, kemudian pencegahan pernikahan dini. Bullying juga masuk, perundungan yang secara umum membentuk ekosistem yang sehat, yang baik di lingkungan sekolah dan rasa tanggung jawab yang tinggi,” ujarnya.

Menurut Hanies, keberhasilan SSK membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Tidak hanya sekolah, tetapi juga pemerintah, orang tua atau wali murid, serta komite sekolah.

“Sekolah Siaga Kependudukan ini tidak menjadi tanggung jawab sekolahan saja. Pemerintah, sekolahan, orang tua wali, ini Pak Komite juga hadir. Ini juga menjadi tanggung jawab bersama,” katanya.

Pemkab Rembang, lanjut Hanies, memiliki peran untuk memastikan program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan melalui kebijakan yang mendukung.
“Tugas kami pemerintah memastikan program ini berkelanjutan melalui kebijakan-kebijakan yang telah kita tentukan,” tegasnya.

Hanies berharap pencanangan SSK di SMP Negeri 5 Rembang menjadi langkah untuk memperluas pendidikan kependudukan ke sekolah-sekolah lainnya sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Rembang.

“Semoga bisa terus berlanjut. Tetap semangat, dikuatkan semangatnya, tetap berprestasi dan semakin tinggi prestasinya dan punya kontribusi nyata untuk peningkatan kualitas SDM dan pendidikan di Kabupaten Rembang,” pungkasnya. (rn/rd/kominfo)

Exit mobile version